Papua, kabardaerah.com – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, dengan tegas menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
Hal ini dikarenakan, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana mereka akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.
“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” ungkap Enembe, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11/2017).
Enembe juga mengakui, jika jumlah penduduk di Papua saat ini, memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. Karena problema yang dihadapi saat ini cukup kompleks.
“Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” ujarnya.
Wilayah Provinsi Papua, memang cukup luas dibanding Pulau Jawa. Namun kata Enembe, tak ada satu jengkal tanah pun yang kosong. Sebab Papua merupakan tanah adat. Artinya, sudah dimiliki oleh masing-masing suku asli setempat.
“Kalau memang harus ada program transmigrasi di Papua, sebaiknya dibuat program transmigrasi lokal. Artinya masyarakat yang hidup di tempat terpencil lebih baik mereka diperhatikan dengan dibuatkan rumah, dibukakan lapangan pekerjaan, ajar mereka untuk bercocok tanam, kasih honor, siapkan lahan pertanian yang dibeli oleh pemerintah Pusat, itu yang harus dibuat. Jangan lagi datangkan orang dari Jawa,” terang Enembe.
Penolakan program transmigrasi, kata Enembe, bukan baru kali ini saja, tetapi ini juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur pada masa pemerintahan sebelumnya. “Program transmigrasi dari luar Papua ini sudah ditolak dari dulu, bukan hanya saat ini saja dalam kepemimpinan saya,” tuturnya.
Hal tersebut diungkapnya, bukan tanpa dasar, sebab sampai saat ini Papua masih menjadi daerah termiskin di wilayah Indonesia. Dan pemerintah pusat pun tak pernah memikirkan persoalan tersebut untuk dicarikan jalan keluar bagi kaum pribumi.
(Admin/Dami Zanambani)
Sangat setuju, jaga di pintu masuk oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemprov Papua, jika orang jawa yang masuk identitas tidak jelas dikembalikan ke daerah asalnya hari itu juga.
Usul saja sebaiknya pemprov tetapkan perda berlaku secara umum di Papua
Benar semoga terealisasi kami sebagai putra daerah sangat berharap
Saya sangat setuju dan nenar pemikiran dari gubernur papua tanah papua untu rakyat papua dan kesejateraan rakyat papua bravo pak Gubernur..
Amin
Gubernur Enembe bukan anti pendatang bagi Papua. Tapi ia merupakan gubernur yang memiliki komitmen bagi kemajuan Papua dimasa datang. Semua pemimpin Papua seharusnya memiliki visi dan komitmen yang sama. Program transmigrasi sudah beberapa kali diterapkan di Papua, sejak 1980 an. Hasilnya ? Sampai saat ini masih banyak rakyat Papua miskin dan menjadi penonton dibalik pagar pembatas dengan pendatang yg sdh punya kekayaan di SP SP.
Sikap Gubernur Lukas Enembe, bukan sikap keras dan radikal, tetapi sikap kemanusiaan bagi rakyatnya sendiri.
Ke depan kita percaya, gubernur akan datang ke Jakarta dan menjelaskan kepada Presiden Jokowi, dan bapak Presiden pasti akan bersikap bijaksana. Presiden Jokowi sesungguhnya sangat mencintai rakyat Papua dan bertekad pembangunan di Papua secara komprehensif.
Amin
Saya bukan orang papua.. Tp saya sangat setuju dengan yg di lakukan oleh gubernur papua… Sebaiknya masyrakat pribumi papua harus lebih di perhatikan dulu…… Di pulaunya sendiri..
Amin
Sangat setuju dengan penolakan transmigrasi ke papua, penegasan yang diambil bapak gubernur papua sangat tepat dan benar karena tanah papua bukan untuk org jawa tapi untuk org pribumi.
Amin
Bnr ap yg pa gub Papua smpai itu, kami OAP stuju jgn ad transmigrasi lg dr pulau jawa.
Amin semoga terjadi demikian
sangat sejutu harus buat perda sehingga bisa teratur mulai dari propinsi hingga RT/ RW
Semoga terealisasi
Sebenarnya ini bukan masalah baru,dan itu sdh di undangkan melalui perdasi maupun perda.Namun sampai saat ini masih sj ada orang asing yg masuk tanpa melalui prosedur,mekanisme yg sudah ditetapkan.Harus dipertegas.
Semoga realisasinya berjalan