KPK Akan Berikan Komisi 10%, Bagi Warga Yang Laporkan Praktik Korupsi

Wakil Ketua KPK, Marwan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata

Jakarta, Kabardaerah.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menaikkan imbalan bagi mereka yang bisa mengungkap dan melaporkan tindak pidana korupsi dari 0,02 persen menjadi 10 persen. Jika laporan warga terbukti, KPK akan memberikan komisi 10 persen dari hasil kejahatan korupsi yang dilaporkannya.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, hal tersebut dibelakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan upaya pelanggaran korupsi. Aturan tersebut saat ini sudah ada, tapi komisi yang diberikan sangat kecil, cuma 0,02 persen.

“Kami menilai imbalan 0,02 persen yang akan diberikan kepada pelapor dari uang negara yang dirugikan akibat hasil tindakan korupsi sangat kecil. Saya mengusulkan untuk menaikkannya jadi 10 persen,” ungkap Alex, dalam acara Seminar Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di JS Luwansa Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Menurutnya, pemberian imbalan berupa hadiah atau penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71/2000 tentang tata cara pemberian penghargaan terkait pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, nilai imbalan yang diberikan terlalu kecil sehingga kurang diminati oleh masyarakat.

“Praktiknya ada, tapi nilainya sangat kecil. Kalau nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp 1 miliar, imbalannya hanya 0,02 persen, kira-kira Rp 2 juta. Mungkin itu yang membuat minat partisipasi masyarakat kurang. Jadi kami usulkan mungkin bisa dinaikkan jadi 10 persen,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, lebih baik negara kehilangan 100 juta dari pada kehilangan 2 miliar rupiah cuma-cuma.

“Logis saja. Lebih baik mana negara kehilangan Rp 1 miliar karena korupsi atau memberikan Rp 100 juta kepada mereka yang mau ikut membantu melaporkan dan mengungkap korupsi?” tambahnya.

Ia juga berharap, dengan upaya ini, masyarakat akan lebih giat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Niatnya untuk mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelapor tindak pidana korupsi. Karena sampai saat ini sikap partisipasi masyarakat masih permisif terhadap pelaku koruptif,” tutupnya.

(Admin/Detik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *