YULIUS : SAYA BERHARAP AGAR MASYARAKAT WAIBRON TURUT DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Jayapura Papua, KD. Masyarakat kampung Waibron distrik Sentani Barat kabupaten Jayapura diharapkan dapat membuka diri dan bijak dalam turut mendukung program pemerintah. Hal itu disampaikan pimpinan PT. Kokas Indah Pratama kepada awak media kabardaerah.com belum lama ini di kediamannya ( 11/01/2017 ), pasca kondisi yang beberapa kali pihaknya alami ketika mengerjakan Jembatan kali Waibron.

Tutur Yulius, sejak perusahaannya mulai masuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan di lokasi proyek yang berada pada kali yang berbatasan antara kampung Waibron dan kampung transmigrasi bernama Panjang Rejo pada oktober 2017 lalu, hambatan demi hambatan terus dialaminya. Hambatan itu berupa tuntutan masyarakat terhadap lahan dibangunnya abudmen dan jembatan tersebut.

” Kami mulai aktif itu pada tanggal 20 oktober 2017, beberapa minggu setelah kontraknya dikeluarkan. Dalam melaksanakan pekerjaan pun, kami beberapa kali dihalangi oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat di areal kali itu. Tapi dengan adanya bantuan Polsek Sentani Barat, kami bersyukur bahwa masyarakat pemilik hak ulayat akhirnya bisa menerima kami dan kesepakatan bisa dibuat sehingga kami bisa bekerja sampai sekarang.

Tentang urusan uang permisi atau uang ketuk pintu yang diminta pihak marga yang memiliki tanah ulayat di lokasi, sudah kami selesaikan langsung di kantor Polsek Sentani Barat. Jadi kini sudah tidak lagi ada hambatan. Ya, kami berharap masyarakat di sana bisa membuka diri untuk ikut menerima dan mendukung program-program pemerintah. Inikan aset umum untuk kepentingan bersama. Nanti jembatannya jadi juga masyarakat di sana yang akan menggunakannya. Benar kan?.

Dalam bekerja hingga sekarang pun, masyarakat di kampung Waibron yang hampir rata-rata kami pekerjakan sebagai karyawan di proyek jembatan itu. Semuanya dengan kerendahan hati kami lakukan supaya proyeknya bisa tuntas dikerjakan. Tapi terus terang mau saya beritahu di sini, kami kontraktor itu hanya menjalankan atau melaksanakan saja kontrak yang sudah ada.

Dalam isi kontrak itu tidak pernah ada termuat item mengenai pembayaran ganti rugi lahan atau uang permisi dan lain sebagainya. Yang ada itu cuma menyangkut teknis pekerjaan proyeknya saja. Ketika ada tuntutan kaya begitu dari masyarakat, kami memang serba salah. Ya mau tidak mau apa yang mereka tuntut kita harus perhatikan biar pekerjaan kami tidak terkendala. Padahal kalau mau jujur, kami termasuk rugi sekali.

Ini fakta yang memang harus kami alami selaku penyedia. Kalau di daerah saya, yang namanya program pemerintah, masyarakat paling mendukung sekali. Apalagi untuk pembangunan jembatan seperti itu yang tidak memakan lahan terlalu besar. Dan tuntutan kaya begini itu paling jarang sekali ada di daerah saya. Namun kami bersyukur persoalannya sudah selesai. Saya berharap semoga dalam tambahan waktu atau adendum yang diberikan sampai tanggal 24 Februari 2018 ini, pekerjaannya sudah bisa rampung semuanya. ” Terang Yulius.

Pria asli Papua asal kabupaten Fakfak ini juga menjelaskan, pekerjaan pembangunan jembatan Waibron kini tinggal erection yang siap dikerjakan. Pemasangan bentangan jembatan yang lagi akan dituntaskan pasti akan diselesaikan dalam waktu dua minggu ke depan.

” Tinggal erection saja pak. Kami lagi menunggu barangnya tiba dalam waktu dekat ini dan tinggal dibentangkan saja jembatannya di atas. Nanti coran lantai jembatan dan pengaspalan jalan itu kontraknya lain lagi. Saya yakin dalam jangka waktu dua minggu ke depan ini kami kejar, pasti sudah bisa tuntas pak. Jika seandainya waktu adendum yang diberikan habis lalu pekerjaannya tidak juga selesai, kami tentu akan dibayar sesuai volume hasil kerja, dan jelas pekerjaannya akan jatuh ke kontraktor lain lagi nanti. Untuk diketahui, perusahaan kami setiap harinya membayar denda itu sebesar kurang lebih Rp.12 juta. ” Ungkap Yulius menerangkan.

Tambahan keterangan konfirmasi yang diperoleh awak KD via seluler dengan Kapolsek Sentani Barat ( 12/01/2017 ) sekitar pukul 10.30 Wit, pimpinan di Polsek Sentani Barat bernama AKP. P. Harianja ini menerangkan bahwa memang ada pemalangan yang pernah dilakukan beberapa oknum dari suku atau marga yang memiliki tanah di kali Waibron itu. Namun, urai Kapolsek, pada 21 November 2017 lalu sudah langsung diselesaikan pihak perusahaan PT. Kokas Indah Pratama kepada pihak yang menuntut uang permisi tersebut.

” Memang sudah pernah ada pemalangan yang dilakukan dari oknum-oknum pemilik tanah di kali itu. Saya ketika mendapat laporan, langsung saya dan anak buah turun ke sana dan merangkul oknum yang bersangkutan untuk diajak diskusi. Pada tanggal 21 November 2017, pertemuan yang dimediasi Polsek Sentani Barat akhirnya digelar. Semua pihak hadir waktu itu. Baik pak Yulius dan beberapa stafnya ikut hadir, mereka dari marga atau suku yang menuntut, dan kami sendiri di Polsek selaku Mediator.

Dari kesepakatan yang dibuat, akhirnya uang permisi itu disanggupi perusahaan untuk dibayarkan. Awalnya mereka minta Rp.150 juta, tapi bisa disepakati Rp.100 juta dan sudah tuntas dibayarkan. Ada bukti Surat Pernyataannya yang sudah dibagikan juga ke perusahaan, masyarakat pemilik lahan, dan kami di Polsek.

Kami sangat berharap tentunya agar ke depan program-program pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang itu tidak selalu dihalangi masyarakat.” Imbuh Kapolsek yang menegaskan kalau saat ini pihaknya sangat konsen sekali di wilayahnya, yaitu dalam menindak dan memberantas aktifitas-aktifitas pemalakkan liar yang kerap dilakukan oleh sekelompok orang.

Di akhir keterangan pimpinan PT. Kokas Indah Pratama di ruang kerjanya sendiri sewaktu dikunjungi wartawan media ini, Yulius juga sangat berharap agar kedepannya masyarakat dapat memahami peran kontraktor selaku penyedia jasa. Masyarakat sangat diharapkan agar ikut mensupport penuh pembangunan yang masuk ke kampungnya demi pengembangan dan kemajuan kampungnya sendiri.

” Harapan saya, semoga ke depannya masyarakat kita ini sudah bisa mengerti dan memahami peran kontraktor selaku penyedia saja dalam pembangunan. Terlebih masyarakat kita yang berada di kampung-kampung. Kami kontraktor itu hanya datang dan tahu kerja saja sesuai surat perintah kerja yang sudah ada.

Kasihan, kalau ada aksi pemalangan, kami yang jadi korban. Volume waktu kami terbuang, pekerjaan pun terhambat. Kalau tidak tuntas kan kami tidak dibayar sesuai. Iya kan? ya jelas kami sendiri yang rugi. Tapi semoga ke depan masyarakat kita sudah bisa memahami dan menerima dengan hati terbuka, setiap program pemerintah yang memberi kebaikan bersama bagi masyarakat itu sendiri, sehingga kami selaku kontraktor pun kerja tidak dengan rasa kwatir dan ketakutan. ” Pungkas Yulius berharap. ( ~*JRW/HY/Fernando.W*~ ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *