Papua, kabardaerah.com – Seorang Intelektual Dogiyai Musa Boma meminta, Pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Yakobus Dumupa, untuk mengutamakan putra daerah dalam rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.
“Rencana Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018, yang akan di selenggaraan di Kabupaten Dogiyai harus di utamakan Anak-anak putra-putri Kabupaten Dogiyai, utamakan wilayah Kamuu dan Mapia,” ungkapnya.
“Karena jelas bahwa Kabupaten Dogiyai bisa menjadi sebuah kabupaten karena adanya rakyat Dogiyai bukan karena Rakyat pendatang yang notabenenya hanya datang mencari makan di daerah orang lain atau kabupaten Orang lain,” ungkapnya melalui via telpon kepada kabardaerah.com, Kamis (01/6/2018).
Musa mengaku, selama ini banyaknya pendatang telah mengurus kartu putih sehingga, dengan hormat meminta Bupati dan jajarannya untuk tegas dalam mengambil kebijakan.
“Kepada yang Muliah Bapak Bupati Kabupaten Dogiyai dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dogiyai harus pengambil kebijakan publik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk ketegasan karena selama ini yang mengurus kartu putih kebanyakan diluar dari Dogiyai maka tolong perhatikan,” mintanya.
Musa menjelaskan, alasannya yang termuat dalam Undang-Undang dimana putra daerah diberi ruang yang besar untuk mengatur rumah tangganya seperti yang terterah dalam UU Otsus.
“Memperhatikan Nasib anak negeri daerah itu bagian dari mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 32 tentang Sistem pemerintahan daerah dan satu integral yang tak bisa dipisahkan yakni Turunannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,” jelas Musa.
Boma juga menjelaskan, lima poin penting yang tidak berikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah maupun pemangku jabatan di Papua.
“Perlu tahu oleh Pihak pemerintah bahwa dalam UU itu hanya lima sekmen yang pemerintah Pusat belum berikan kewenangan secara penuh kepada Gubernur, Wali Kota, Dan Bupati yakni Fiskal dan Moniter, Pengadilan, Kemiliteran, hubungan luar Negeri, dan urusan agama luar Negeri yang lain itu kewenangan secara total sudah di limpahkan di tangan pemerintah itu sendiri,” jelasnya.
Musa menjelaskan, alasannya mengapa harus mengutamakan putra-putri daerah untuk penerimaan CPNS.
“Mengapa kami mendesak kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk meprioritaskan anak daerah karena kami melihat bahwa sampai saat ini contohnya marga Boma itu tidak ada pegawai negeri di Jakarta, Guru SD, di Jakarta, tidak ada DPR di Jakarta, bahkan tidak ada sebidang tanah pun di jakarta lalu di prioritaskan diluar kami tolak karena di Dogiyai orang baru datang mengurus mudah mendapatkan Kartu Penduduk Dogiyai bagian ini perlu tertipkan di Duncapil Dogiyai untuk kedepan,” jelasnya.
Boma juga meminta ketegasan Bupati dalam penerimaan CPNS mendatang.
“Sebagai warga negara indonesia harus memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) tapi teman-teman yang sedang mengenam pendidikan di Jakarta pemerintah setempat mereka Kartu Penduduk Sementara (KPS) itu bagian dari mepersulit orang Papua lalu mengapa Dogiyai mengutamakan mereka inikan sangat keliruh maka Bapak Bupati Dogiyai tolong perketat,” ungkapnya.
Ditempat terpisah, Yohanes Yobee dengan tegas mengaku, telah melihat banyaknya pendatang yang mengurus kartu putih, maka berharap pemerintah serius dalam melihat setiap permasalahan yang ada.
“kami sebagai Intelektual yang lahir dari Dogiyai dengan tegas meminta kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai bahwa Kartu Putin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbondong-bondong mengurus selama bulan Mei yang lalui ini kami melihat banyak orang di luar dari Dogiyai datang nengurus di Dogiyai untuk apa? Pada hal putra dan putri dogiyai terlalu banyak ijaza yang busuk dalam rumah dan Ijaza sarjana yang sedang makan oleh tikus perlu perhatikan bagian sisi ini kalau ada formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil,” terangnya.
Diakhir penyampaiannya Ia mengatakan, sebelum tibanya waktu tes CPNS mengingatkan pemerintah bahwa mereka sama sekali tidak menginginkan pendatang berada bahkan bekerja sebagai PNS di Kabupaten Dogiyai
“Karena semua punya kabupaten masing-masing diluar dari Dogiyai sebelum jauh kami intelektual tolak terutama orang Jawa dan orang Sulawesi kembali tes pegawai diasal daerahnya karena kabupaten Dogiyai tidak membutuhkan orang pendatang di dogiyai maka utamakan Orang Dogiyai” tuturnya.
(Pewarta: Yanuarius Goo)
Editor: Admin)
