Foto: Pondasi bangunan yang nampak terbengkalai dan sudah tergenang air.
TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT, KD. Kembali Yan Christian Warinussy sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari meminta, agar kasus dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat {PUSKESMAS} di kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni, supaya diselidiki Aparat Penegak Hukum/APH.
Bagaimana tidak, sejak peletakan batu pertamanya oleh Bupati Teluk Bintuni hingga sekarang, terkesan pembangunan gedung layanan kesehatan itu mandeg alias tidak berlanjut hingga tuntas.
Yan kepada papua.kabardaerah.com (23/5) meminta agar dilakukan audit investigas serta diperiksa Stake Holder yang ada, yaitu yang berkompeten dalam kaitan dengan keuangan/anggaran untuk pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan masyarakat itu.
“Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Di Tanah Papua, saya juga meminta kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Audit Investigasi terhadap kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Meyerga, distrik Moskona Barat yang sejak tahun 2020, telah diletakkan batu pertamanya oleh Bupati Teluk Bintuni Ir. Piet Kasihiuw.
Namun hingga saat ini pembangunan tersebut baru dibangun hanya fondasinya saja?, sementara Bupati Kasihiuw sudah hampir mengakhiri jabatannya tapi Puskesmas di distrik Moskona Barat itu masih belum berdiri juga sama sekali.
Sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni sendiri, sudah dikucurkan untuk membangun beberapa Puskesmas di Moyeba, distrik Moskona Utara serta di distrik Fafuruar, Tembuni, Babo dan Weriagar?.
Sedangkan Puskesmas di Meyerga-Moskona Barat masih tinggal fondasi belaka?. Saya mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polres Teluk Bintuni serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Teluk Bintuni, untuk dapat ikut menyelidiki potensi kerugian negara bahkan indikasi perbuatan melawan hukum, dari para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Kesehatan setempat.
Saya juga meminta agar diselidiki dan disidik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahkan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BANGGAR DPRD) Kabupaten ‘Negeri Sisar Matiti’.
Mereka harus diperiksa akurat sebab diduga sebagai pihak yang berkompeten (STAKEHOLDER), dalam konteks penganggaran untuk pembangunan Gedung Puskesmas di Meyerga, distrik Moskona Barat tersebut”, tekan Yan Christian Warinussy meminta kepada Polres dan Kejari Teluk Bintuni. ✍️📢: Jeffry/Jack.
