Hardin Otong (Foto; Jeffry/Jack, 11/6/24).
KOTA JAYAPURA, PAPUA, MEDIA KD. Pada 10 Juni 2024 (Senin) kemarin, bertempat di ruang persidangan DPRP telah diserahkan 2 buku; LHP {Laporan Hasil Pemeriksaan} dan LKPD (Laporan Keterangan Pemerintah Daerah) oleh DPRP kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Dokumen penting itu diserahkan langsung anggota VI BPK RI bernama Pius Lustrilanang, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua DR. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE. MM.
Hasil yang kali ini diperoleh Pemprov Papua atas hasil pemeriksaan/audit BPK tahun 2023 itu sendiri, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian alias “WTP”.
Menanggapi perolehan predikat yang membanggakan itu, ketua BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen~Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Repoblik Indonesia) Provinsi Papua pun memberi apresiasi.
Hardin Otong selaku ketua lembaga independen itu, pagi tadi (11/6) dalam releasenya yang diberikan kepada media ini sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya, atas pencapaian luar biasa Gubernur Papua Ridwan Rumasukun bersama Jajarannya.
“Sebagai ketua lembaga independen BPI KPNPA RI Provinsi Papua, saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan yang luar biasa telah dicapai Pemprov Papua. Ini luar biasa!.
Ini membanggakan kita semua tentunya, kita salut dan kagum atas kinerja bapak Pj. Gubernur Ridwan Rumasukun dan bawahan ataupun jajarannya yang sudah maksimal bekerja, meskipun mungkin masih ada sejumlah kekurangan seperti kata pak Pius Lustrilanang kemarin saat menyerahkan dokumen LHP 2023 dan LKPD di gedung DPRP”, bilang Hardin.
👉https://www.rri.co.id/daerah/748898/pemprov-papua-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri.
Sambungnya singkat menutup keterangannya mengapresiasi kinerja Gubernur Papua, Hardin menghimbau serta berharap pada tahun-tahun berikutnya ke depan, predikat gemilang itu dapat selalu dipertahankan.
“Sebagai pimpinan lembaga independen resmi yang turut mengawasi anggaran para penyelenggara negara di daerah, saya menghimbau dan berharap agar ke depan status atau predikat sangat baik WTP Pemerintah Provinsi Papua ini, bisa selalu diraih dan dipertahankan.
Jika masih ada sedikit kekurangan yang perlu dibenahi dalam hal keuangan daerah seperti keterangan yang dibeberkan anggota VI BPK RI itu kemarin, kami dari BPI KPNPA RI sangat berharap Pemprov Papua dan semua pimpinan OPD dan jajarannya mampu mengatasi dan menyelesaikannya hingga tuntas.
Apapun itu apabila masih ada kekurangan dan celah-celah yang patut dibetulkan, harus dituntaskan sehingga tidak menjadi beban untuk tahun-tahun anggaran dengan segala kegiatannya ke depan”, ungkap Hardin berharap. ✍️📢: Jeffry/Jack~Pemred.
