Yan Christian Warinussy Meminta Pemda Dan Polda Papua Barat Wujudkan Hasil Rapat Kordinasi Terkait Potensi SDA~Tambang

Foto: Yan Christian Warinussy.

MANOKWARI, PAPUA BARAT, MEDIA KD. Kemarin tertanggal 13 Juni 2024 Pembela HAM, Pengacara, Jubir Jaringan Damai Papua {JDP} yang notabene Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, kepada redaksi Media kabardaerah.com menyampaikan unek-uneknya.

Dalam rillis resmi yang dikirim sosok populer di publik Tanah Papua itu sore kemarin pukul 03:09 WIT {Wa}, Yan memberi atensi serius atas penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan sejumlah pemangku kepentingan di pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga pemda Kabupaten Manokwari itu sendiri bersama Polda Papua, atas fenomena Pertambangan Emas Tanpa Izin {PETI} versus kondisi kehidupan ekonomi masyarakat adat setempat, yang memang bergantung pula kepada hasil potensi SDA mereka di Manokwari.

Papar Christian menjelaskan, dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua saat ini, terlihat ada dampak yang cukup serius dialami masyarakat setempat, seperti adanya kredit macet dan aset-aset masyarakat yang harus terpaksa harus disita.

Foto; HUMAS POLDA PAPUA BARAT.

Semua itu terjadi oleh karena terjadinya penurunan kegiatan ekonomi masyarakat lokal terkait pertambangan, disebabkan aktivitas tersebut yang masih belum memiliki/mengantongi perizinan yang legal dari pemeritah.

Demikian terang Yan Christian Warinussy terkait kondisi tersebut, sekaligus mempertanyakan reasasi dan tindaklanjut dari hasil pertemuan yang sudah digelar belum lama ini.

“Selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya prihatin atas sikap para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, saat berpandangan dan memberi paparan dalam Rapat Koordinasi terkait kegiatan pertambangan di Ruang Pianemo Lantai 2, Mapolda Papua Barat, Kamis (13/6).

Dalam rapat Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di  Papua Barat Tahun 2024 tersebut, Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Johnny Edizzon Isir, S.I.K, MTCP menegaskan bahwa pihaknya selama ini mengambil tindakan hukum, karena mengetahui bahwa kegaiatan pertambangan emas di kawasan Masni, Wasirawi, Kali Kasih dan Wariori tidak mengantongi perijinan dari instansi yang berwenang.

Akibat dari tindakan Penegakan Hukum, praktis banyak kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) tidak berjalan sebagaimana biasa, karena banyak pekerja tambang yang mesti berurusan secara hukum, alias ditangkap, ditahan dan menjalani proses hukum.

Dalam paparan awal oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Kombes Pol. Sonny Marisi Tampubolon menjelaskan pula, bahwa ada temuan dari Polda Papua Barat bahwa telah terjadi penurunan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manokwari.

Misalnya terjadi inflasi hingga mencapai angka 4,5 persen, juga dari aspek perbankan terdapat banyak kasus kredit macet, bahkan ini berpotensi akan bermunculan kasus penyitaan aset milik masyarakat.

Perputaran uang di tengah masyarakat juga praktis menurun drastis, sehingga pihak Polda Papua Barat merasa perlu melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak, guna mencari solusi dalam mengatasi kegiatan pertambangan yang sesungguhnya belum memiliki keabsahan aspek perijinan secara legal.

Namun di sisi lain masyarakat adat di kawasan lokasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) seperti Wasirawi, Masni, Wariori dan Kali Kasih, dalam kondisi membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan demikian sehingga perlu adanya langkah berani dari Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat itu pastinya, untuk mewadahi dalam bentuk kebijakan.

Sayang sekali karena saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), tidak melihat adanya langkah dan tindakan nyata yang dapat dihasilkan dari Rapat Koordinasi perdana tersebut”, ungkap Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dengan nada kecewa. ✍️📢: Jeffry/Jack~Pemred.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *