3 Kali Mangkir, Kajari Teluk Bintuni Diminta Segera Tangkap Oknum “GS”

Foto: Yan Christian Warinussy.

TELUK BINTUNI, PB, KABAR DAERAH. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Papua Barat; Yan Christian Warinussy, angkat suara tegas menyoroti persoalan Hukum di kabupaten berjuluk “Sisar Matiti dan Kali Kabur” Teluk Bintuni.

Ujar “YCW” (akronim Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari) kepada media ini kemarin {18/6}, dirinya sangat mendesak dan meminta Kajari Teluk Bintuni Jusak Elkana Ajomi, SH. MH agar profesional, serius dan berani menindaklanjuti kasus indikasi dugaan korupsi, terkait Dana Hibah Operasi dan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran alias DAMKAR.

Adapun para oknum yang berkenan dengan kedua item kasus dugaan tipikor tersebut, yakni berinisial “GS”, dan “FNE” yang notabene merupakan seorang oknum anggota Polisi.

Lebih jelasnya simak paparan seorang Pengacara senior yang juga merupakan Pembela HAM, Juru bicara/Jubir Jaringan Damai Papua (JDP) dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari berikut.

“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mendorong terus Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Teluk Bintuni Jusak Elkana Ajomi, SH. MH dan jajarannya, untuk menindaklanjuti proses penyelidikan hingga penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi {TIPIKOR} Penyalahgunaan Dana Hibah Operasional dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun Anggaran 2019.

Serta pelaksanaan Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun Anggaran 2019.

Foto insert; YCW saat berjabat tangan dengan Presiden RI Jokowi, di sela-sela kegiatannya yang dilakukan.

Kasus tersebut diduga melibatkan oknum berinisial “GS” yang telah pernah dipanggil oleh Kejari Teluk Bintuni, untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik Kejari Teluk Bintuni sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun GS “mangkir” dari panggilan sebagai saksi tersebut, bahkan sudah 3 (tiga) kali GS “mangkir” tak memenuhi panggilan.

Terkesan seperti GS sengaja mempermainkan aparat penegak hukum Kejari Teluk Bintuni, menurut saya.

Oleh sebab itu agar tidak terkesan seperti “Macan ompong” lembaga yudikatif, maka saya mendesak Kajari Teluk Bintuni Jusak Elkana Ajomi, SH. MH, agar segera membawa oknum GS tanpa syarat apapun, ke hadapan penyidik Kejari Teluk Bintuni untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Keterangan GS sangat dibutuhkan untuk membuat terang perkara tersebut, termasuk dalam perkara Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Bintuni.

Pada kasus yang terakhir (pengadaan mobil damkar), Kejari Teluk Bintuni sudah menetapkan seorang oknum anggota Polisi berinisial “FNE” sebagai Tersangka.

Diduga kuat oknum GS juga terlibat dalam kasus tersebut, sekaligus untuk membuka “kotak Pandora” dari dugaan keterlibatan oknum lain, di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada kasus tersebut.

Jadi tindakan membawa oknum GS untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tersebut, adalah didasarkan pada amanat Pasal 112 KUHAP itu sendiri, sebagai dasar hukum bagi Jaksa selaku salah satu unsur atau pilar penegak hukum.

Ditunggu keberanian seorang Kajari Teluk Bintuni Jusak Elkana Ajomi, SH. MH selaku Jaksa Orang Asli Papua alias OAP, untuk menunjukkan eksistensinya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu di “negeri Sisar Matiti” Teluk¬† “Kali Kabur” Bintuni saat ini”, ungkap Yan Christian Warinussy sangat berharap. Edit dan Posting ✍️📢: Jeffry/Jack.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *