Foto: Yerry Basri Maak, SH.
JAYAPURA PAPUA, MEDIA KD. Insiden yang terjadi di ruang rapat Pleno KPUD Kabupaten Paniai 11 Desember 2024 lalu, seperti diketahui mendapat respon ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrari Indonesia Perjuangan {PDIP} Ronny Talapessy.
Sebagaimana telah viral video dugaan keterlibatan aparat kepolisian setempat dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan, dalam konferensi pers (13/12) Ronny meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan Presiden agar mencopot baik Kapolda Papua Tengah Brigjen. Alfred Papare, Kompol. Deddy Agusthinus Puhiri dan juga Kabag. Ops Hendry Joedo.
Ketua DPP PDIP menduga, insiden yang bahkan sampai diduga ada aksi kekerasan oknum-oknum anggota kepolisian terhadap peserta rapat di dalam ruangan sidang pleno itu, lantaran diduga ada keterlibatan dan intervensi ataupun keberpihakan oknum-oknum anggota kepolisian setempat terhadap paslon tertentu.
👉https://m.youtube.com/watch?v=y7GMKcMcy7A.
Menanggapi konferensi pers ketua DPP PDIP meminta Kapolri mencopot Kapolda Papua Tengah, turut mendapat perhatian serius dari ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerry Basri Maak, SH.
Ungkap Yerry melalui sambungan telepon kepada crew papua.kabardaerah.com siang tadi {16/12}, ia menyesali tuntutan ataupun permintaan Ronny Talapessy.
Menurutnya, Alfred Papare barusan saja dilantik menjabat sebagai Kapolda dan justru dengan hadirnya POLRI di Paniai, proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar aman dan terkendali.
“Saya kira permintaan bahkan mungkin tuntutan ketua DPP PDIP bung Ronny Talapessy itu kurang bijaksanalah.
Kenapa?, pak Alfred Papare inikan baru saja menjabat Kapolda kurang lebih dua bulan. Biarkan beliau kerja dulu agar kita lihat kinerjanya di wilayah hukumnya dia, satu dua tahun ke depan.
Dan kalau tidak ada Polri di Paniai, pasti tidak akan aman dan selesai pilkada di sana. Justru ada kepolisian Polda Papua Tengah dan Polres Paniani, kegiatan pencoblosan dan pilkada di kabupaten itu bisa dikawal, berjalan aman dan lancar sampai selesai”, ujarnya.
Pimpinan LSM WGAB yang merupakan salah satu Lsm resmi di Papua ini juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan “Partai Cokelat”, dalam pelaksanaan pencoblosan sampai kepada insiden rekapitulasi suara berapa hari lalu di Paniai.
“Jika benar ada bukti dugaan kecurangan yang kuat, objektif, dan benar-benar akurat meyakinkan, ada jalur mekanisme yang benar dan elegan, yang dapat ditempuh secara baik untuk menyelesaikan perkara dugaan indikasi temuan terkait pencoblosan, perhitungan sampai kepada rekapitulasi dan penetapan suara di KPUD Paniai.
Kami sesali sebagai pimpinan LSM manakala kurang cukup bukti dugaan Partai Cokelat nantinya, padahal POLRI hadir untuk mengawal Kamtibmasnya di Pilkada Paniai, kemudian isu ini sengaja dihembuskan seolah-olah untuk mencoreng nama baik Polda Papua Tengah dan Polres Paniai, dari Paslon tertentu yang sudah kalah”, tutup Yerry dengan nada kesal. (Jack).