Foto: Ketua LSM WGAB dan aksi unjuk rasa damai belum lama ini yang sempat dilakukan Guru-guru dan Kontraktor di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayapura, di Gunung Merah Kemiri Sentani.
SENTANI, KAB. JAYAPURA, PAPUA, KD. Persoalan mengenai hak-hak ribuan Guru dan juga sejumlah Kontraktor di Kabupaten Jayapura, kini turut mendapat perhatian serius Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat ~ Wadah Generasi Anak Bangsa {LSM WGAB} Provinsi Papua; Yerry Basri Mak, SH.
Ujar Yerry yang mengetuai LSM resminya itu kepada media ini kemarin melalui sambungan telepon (10/01) menyampaikan, dirinya sangat merasa prihatin atas tuntutan yang diperjuangkan para Guru yang tergabung dalam PGRI kabupaten Jayapura bersama keluhan dari sejumlah Pengusaha (Kontraktor).
“Jelas menurut saya ini sangat memalukan, karena sebagai kabupaten induk yang sudah sangat tua di Tanah Papua, patut sebenarnya memberikan teladan yang baik dalam hal tata kelola keuangan~anggaran negara di daerah.
Kasihan, kita prihatin sekali sudah sampai beberapa kali aksi unjuk rasa itu digelar di depan kantor Bupati kabupaten Jayapura di Gunung Merah, karena tuntutan akan hak-hak yang memang harus dibayarkan kepada mereka oleh Pemda setempat.
Foto: YERRY BASRI MAK, SH.
Jika kewajiban ASN atau PNS dalam hal ini guru-guru termasuk para rekanan pemerintah daerah itu sudah selesai dilaksanakan, yo hak-hak mereka juga harus segera direalisasikan dong, dibayar kan?”, kata Yerry menegaskan.
Lanjut aktivis muda Pemerhati Korupsi di Tanah Papua itu, ia mempertanyakan terkait Transparansi serta Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Guru-guru dan juga Anggaran Penyedia Jasa (Kontraktor), yang diduga kuat sudah disalahgunakan.
Praduga ketua LSM, dana yang dialokasikan dan diperuntukkan bagi ASN di kabupaten Jayapura khusus untuk Guru serta Kontraktor, diduga kuat telah diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga harus mendapat perhatian serius BPK RI dan juga Aparat Penegak Hukum {APH}.
“BPK RI dan APH dalam hal ini Lembaga Yudikatif Kejaksaan Tinggi Papua dan juga Polda Papua, sudah saatnya turun melakukan Pemeriksanaan, serta Penyelidikan yang mendalam dan juga Penyidikan manakala ada temuan indikasi korupsi, atas fenomena kasus keuangan~anggaran daerah di pemda kabupaten Jayapura, secara khusus untuk para guru dan kontraktor yang sudah selesai melaksanakan kewajiban mereka.
Ada apa dengan persoalan tidak dibayarkannya hak-hak guru dan kontraktor yang terus berjuang atas nasib mereka itu?. Harus ditelusuri secara mendalam, valid dan akurat!.
Kasihan tahun kemarin 2024 hingga di awal tahun 2025 ini, kami lihat mereka masih juga melakukan aksi demonstrasi menuntut agar hak-hak mereka dibayarkan segera oleh Pemkab Jayapura.
Kalau uangnya sudah tersedia, lantas kenapa sebelum tutup kas daerah tahun 2024 tidak langsung dibayarkan saja?!, biar mereka ASN dan Kontraktor yang Nasrani bisa pakai uangnya juga buat sambut perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025?. Sangat disayangkan memang.
Dan apabila uangnya tidak ada di Kasda Pemkab Jayapura ataupun kita menduga telah terjadi Defisit Anggaran karena kurangnya kehati-hatian, pertanyaannya, faktor dan kendala apa uangnya mines ataupun mungkin habis sama sekali?.
Atau apakah dana mereka diduga sudah sengaja dipergunakan oleh oknum-oknum pejabat tertentu yang tidak bertanggung jawab, karena faktor kepentingan politik jelang Pilkada November 2024 lalu?. Kami menduga demikian karena sudah ada beberapa laporan dugaan dari beberapa nara sumber ke lembaga kami.
Hal ini harus dijelaskan secara transparan oleh pihak Eksekutif pemda kabupaten Jayapura, terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran mereka yang kami yakini, sudah dialokasikan di dalam DIPA DPRD Kabupaten Jayapura.
Begitupun terkait dana guru yang kami dengar langsung turun dari pusat ke daerah. Yang jadi pertanyaan, kalau memang dananya sudah dikucurkan dari Kementerian terkait di Jakarta ke Pemerintah Kabupaten Jayapura, lalu dananya dikemanakan?. Aneh kan?”, ungkap Yerry merasa heran.
Lanjut pimpinan LSM, jika ada indikasi temuan Dugaan Korupsi yang dilakukan atas ketidakjelasan Dana Guru di kabupaten Jayapura, termasuk Dana Pengusaha/Kontraktor yang menjadi Penyedia Jasa dan Rekanan Pemda Kabupaten Jayapura itu sendiri, dia sangat berharap oknum-oknum yang diduga terindikasi terlibat dengan dana tersebut supaya segera dihukum.
“Jika dalam pemeriksaan keuangan dan lidik yang dilakukan APH nanti ada dugaan temuan korupsi, saya minta dengan tegas supaya oknum-oknum yang terindikasi menjadi pelaku yang bertindak melawan hukum, supaya segera ditangkap, ditetapkan menjadi TERSANGKA dan segera diproses hukum!.
Harus ditangkap dan ditahan serta diproses hukum, agar ada efek jera kepada para oknum pejabat tertentu di kabupaten Jayapura yang bilamana benar terbukti diduga melakukan korupsi atas dana para guru dan juga kontraktor, supaya ke depan jangan lagi ada yang mau berani bermain-main dengan Hak-haknya orang lain!.
👉https://vt.tiktok.com/ZS6HYpA6C/.
Saya terus terang sangat mendukung pernyataan saudara Ketua GAPURA Kabupaten Jayapura Jack Puraro, yang mengatakan ada kejahatan yang diduga dilakukan secara tersruktur, sistematis oleh oknum-oknum pejabat tertentu di Pemda kabupaten Jayapura, yang merasa dirinya berkuasa dan mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri.
Sebagai LSM yang sangat mendukung komitemen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia, saya sangat menaruh perhatian serius atas nasib para guru dan kontraktor itu.
Dan terkait hal ini, jika ribuan guru yang merasa dirugikan di kabupaten Jayapura termasuk kontraktor itu mau memberi kepercayaan kepada kami, yakni untuk memberi laporan pengaduan kepada APH di daerah termasuk ke KPK RI di Jakarta agar dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, kami LSM WGAB Papua sangat siap sekali!”, seru Yerry dengan nada tegas menutup keterangan serta pernyataannya. (*TimRedKDPapua*).