Foto: Kepala Dinas PUPR Supiori Chrizal Leunufma dan ruas jalan yang mengalami kerusakan (live KD 21/5).
SORENDIWERI, SUPIORI, MKD. Dalam pantauan langsung sejumlah awak media siang siang tadi {21/5} di Distrik Supiori Timur, ternyata masih ada bagian ruas jalan yang berlubang dan rusak.
Badan jalan yang rusak itu terlihat berada di kampung Warbor, Fanjur, Nyeundi sampai ke kampung-kampung berikutnya yang diketahui ada bagian badan jalan pada ruas jalan itu yang berlubang dan rusak.
Wartawan saat mendatangi instansi Dinas PUPR Kabupaten Supiori yang berada di kampung Sauyas Distri Supiori Timur, yaitu dalam rangka meminta konfirmasi pimpinan instansi itu, kepala dinasnya yang welcome dengan wartawan pun mau bersedia berjumpa silaturahmi dengan sejumlah Wartawan dan Jurnalis.
Dalam suasana silaturahim sekaligus mengonfirmasi terkait kondisi ruas jalan yang rusak tersebut, Kadis bernama Chrizal Leunufma pun memberi waktu menerangkan dengan membuka Laptop kerjanya di depan mata wartawan/jurnalis.
Terang kepala dinas berdarah Maluku lahir besar dan hidup lama di Biak ini, ruas jalan yang dilihat media merupakan ruas jalan Pemerintah Provinsi Papua.
“Perlu diketahui bahwa ada 3 status pada ruas jalan, yang pertama yaitu ruas jalan Nasional yang ditangani oleh Balai, kemudian ada ruas jalan yang ditangani oleh Provinsi, dan ruas jalan yang ditangani oleh Kabupaten, sesuai SK Penetapan Ruas Ruas jalan oleh Pemerintah.
Jadi ruas jalan yang tadi sempat dilihat oleh teman-teman media, itu ruas jalan Provinsi, jadi Provinsi yang tangani. Memang pada ruas jalan itu ada ruas jalan kewenangan provinsi tapi juga kabupaten”, ungkap Chrizal menerangkan santai ditemani Sekretaris Dinasnya.
Satu lagi tambah kadis menyampaikan, dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, apalagi untuk anggaran infrastruktur itu sendiri, sangat berdampak kepada pencapaian kinerja dari instansi PUPR yang paling getol dengan pekerjaan-pekerjaan fisik {konstruksi}.
Foto: jalan rusak di kampung Fanjur.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa seperti dulu dengan adanya pemotongan dana yang besar seperti ini untuk efisiensi. 78 Milyar tapi dipotong menjadi 4 Milyar saja, kami tidak bisa berbuat banyak”, papar kadis menjelaskan dengan nada agak kecewa.
Diharapkan pastinya kepada Pemerintah Pusat agar dapat membedakan situasi dan kondisi Papua secara geografis, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dari ketimbang daerah lain di nusantara, yaitu dalam menetapkan kebijakan negara terkait efisiensi anggaran tersebut.
Maksudnya, agar efisiensi yang tengah dilakukan Pempus (Pemerintah Pusat, red) tidak sampai harus mengorbankan kesejahteraan Orang Asli Papua itu sendiri, secara khusus di Kabupaten Supiori terkait infrastruktur jalan yang paling menjadi kebutuhan utama guna meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah ini. {*Jeffry/Jack~Pemred*}.
