Foto: Erick Warikar.
SORENDIWERI, SUPIORI, MKD. Keberadaan Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD KAPP) Kabupaten Supiori, turut mendapat perhatian serius mantan Ketua DPRD Supiori Erick Warikar.
Mantan ketua pada lembaga wakil rakyat/legislatif itu menyampaikan kepeduliannya atas berita media ini, tentang kondisi ruas jalan di Kabupaten Supiori secara khusus di Distrik Supiori Timur yang mengalami kerusakan.
Cetus Erick dengan lantang menyampaikan, KAPP dapat membuat RAB terkait kondisi ruas jalan yang rusak, lantas mengusulkannya ke Bupati melalui {Cq} Dinas PUPR Kabupaten Supiori dan juga ke Pemerintah Provinsi bahkan ke Pemerintah Pusat.
“KAPP saatnya action dengan memanggil Konsultan dan turun lakukan survei pada ruas jalan yang rusak, bikin RAB dan coba usulkan ke Dinas PUPR Kabupaten Supiori, dan jika dimungkinkan dengan dana, jika disetujui, ruas jalan yang rusak tersebut Kontraktor KAPP-lah yang kerjakan.
Dan andai kata Dinas PUPR kabupaten Supiori tidak ada dana, RAB tersebut diusulkan ke Provinsi dengan dukungan rekomendasi Bupati melalui Dinas PUPR kabupaten, kemudian KAPP menyampaikan usulan itu ke Pemerintah Provinsi Papua.
KAPP boleh datang dan berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi terkait Anggaran Infrastrukturnya, juga ke Dinas PUPR Provinsi Papua dan juga menyampaikan RAB tentang kondisi ruas jalan yang rusak di Supiori itu ke DPRP”, pungkas Erick singkat kepada awak media ini.
PAPUA ADA OTSUS SEHINGGA PEMERINTAH PUSAT HARUS MENGKAJI BIJAK EFISIENSI ANGGARAN, AGAR TIDAK MENIMBULKAN TUNTUTAN PAPUA MERDEKA.
Lagi komennya tegas terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, mantan orang nomor 1 DPRD Supiori itu menyerukan pemerintah pusat supaya tidak menyamakan Papua dengan daerah lain di Indonesia.
“Jangan pernah samakan Papua dengan daerah lain di Nusantara. Efisiensi silahkan saja dilakukan, tapi jangan sampai terlalu signifikan pemangkasan anggaran itu bagi Papua. Papua ini beda dengan wilayah lain di Indonesia.
Begini-begini yang tuntutan Papua Merdeka itu mau selalu dikumandangkan, karena contoh kecilnya soal jalan yang menjadi kebutuhan utama yang jadi akses utama guna mendukung kesejahteraan Orang Asli Papua saja, justru harus pincang dan tidak berdaya karena efisiensi anggaran luar biasa yang dilakukan pemerintah pusat.
Harapan saya KAPP harus mulai action lakukan saran masukan saya, karena ini negeri kita sendiri, ini tanah kita. Apapun kebutuhan yang prioritas berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat, harus diperhatikan untuk diperjuangkan BPD KAPP Kabupaten Supiori di bawah Komando ketua Musa K. Rumkabu, SH.
Dan untuk pemerintah pusat, harapan saya efisiensi yang dilakukan jangan sampai terlalu menekan dengan mengurangi dana infrastruktur di daerah, yang kemudian menimbulkan kemacetan pembangunan, terutama jalan dan jembatan di Tanah Papua”, pesan Erick Warikar berharap. (*Yohanis, Jeffry/Jack~Pemred*).
