Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui tingkat kesulitan membangun Papua dipengaruhi akibat luasnya wilayah dan banyaknya kultur budaya di Papua.
“Sehingga hal ini membutuhkan kerja keras dalam membangun Papua,” ungkapnya, dalam talk show Pekan Pameran Pembangunan Papua, di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Selasa, (21/11/2017).
Lukas juga berharap, walikota, bupati dan masyarakat bersama semua stakeholder, dapat bekerjasama membangun Papua. “Saya akui ada kemajuan di berbagai sektor pembangunan tapi, tentu ada aspek lain yang belum bisa kami capai. Butuh kerjasama sama wujudkan visi dan misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera,” jelasnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, diperlukan pendekatan berbasis lima wilayah adat, dalam strategi pembangunan daerah. Misalnya dalam dalam kebijakan baru ini, diatur skenario anggaran yang berubah, yakni 20 persen untuk provinsi dan 80 persen untuk kabupaten/kota.
“Pola alokasi itu dilakukan sebelumnya dikurangi pembiayaan Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan, hal yang bersifat terobosan selama 4 tahun, sejak 2012 hingga 2016, yakni pembagian dana alokasi khusus 2 persen dari DAU Nasional, dibagi dengan format 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota.
“Berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat terobosan ini ternyata, memengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir ini,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua berhasil mengurangi angka kemiskinan di Papua menjadi 27,62 persen pada Maret 2017, dari semula angka kemiskinan sebesar 31,13 pesren di Maret 2013, ketika dirinya dilantik sebagai Gubernur Papua dan Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur Papua.
Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM), kata Lukas, dalam empat tahun terakhir meningkat dari semula 55,55 pada tahun 2012 menjadi 58,05 pada tahun 2016. “Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan dari 64,84 menjadi 65,12 pada tahun 2016,” tuturnya.
Sehingga Ia berharap, dukungan dari seluruh organisaasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga upaya mewujudkan visi itu bisa tercapai di sisa waktu masa pemerintahannya.
“Kami tak bisa bekerja sendiri untuk wujudkan visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Membuka peluang perubahan-perubahan besar yang akan terjadi membutuhkan kerjasama dari kita semua yang ada di atas tanah Papua,” jelas Lukas.
(Dami Zanambani/Admin)
