Papua,www.kabardaerah.com – Kepada LSM WGAB dan Kabardaerah.com, dr. Titin salah satu dokter dari tujuh dokter, yaitu 4 dokter kontrak dan 3 dokter Spesialis mengatakan, bahwa upaya mereka dengan melakukan demo bertujuan untuk menuntut hak mereka segera dibayarkan oleh dinas kesehatan Kabupaten Keerom. Namun perjuangan mereka berakhir dengan pengunduran diri.
Titin menjelaskan, yang dimaksudkan dengan hak mereka yaitu, Uang lembur UGD tujuh bulan, insentif dokter umum tujuh bulan dan, insentif dokter spesialis 4 bulan yang belum dibayarkan, termasuk uang KPS (Jaminan Papua) yang belum dibayarkan.
“Kami menanyakan hak itu ke pihak RSUD tetapi manjemen menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran dikarekan tidak dimasukan dalam perencanaan APBD 2017. Dan baru dimasukan dalam APBD Perubahan 2017, sehingga kami harus menunggu hingga November 2017. Oleh karena kami tidak mau, maka kami demo selama dua hari.” ujarnya.
Setelah dua hari demo para dokter mengatakan, kepada dinas mereka akan bekerja satu minggu dan jika hak mereka tidak dibayarkan maka, mereka akan mengundurkan diri.
Setelah satu minggu kembali bekerja para dokter tersebut tetap tidak dibayar oleh sebab itu mereka berusah menemui Kepala Dinas namun, bukannya mendapatkan penjelasan yang baik, malah kepala dinas minta mereka menyerahkan surat pengunduran diri.
Kemudian mereka menemui Sekda untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. Sekda kemudian mengambil kebijakan dengan minta Kepala Dinas Kesehatan membayar uang BPJS kepada para dokter tersebut.
Merasa tidak puas, tujuh dokter itu berusaha menemui Bupati tetapi lebih ironisnya melalui ajudannya bupati meminta para dokter mengikuti saja apa kata Kepala Dinas Kesehatan.
“Bapa bupati tidak bersedia menerima para dokter. Bapa bupati bilang ikut saja apa kata dokter Rony J. Situmorang (kadis kesehatan), “ ujar dr. Titin menirukan kata-kata ajudan bupati.
Selanjutnya para dokter menemui wakil bupati, tetap wakil bupati pun tidak bisa berbuat banyak selain dia meminta mereka ikuti saja apa kata bupati. Karena tidak ada titik terang lagi, maka para dokter menyerahkan surat pengunduran diri. Dr. Tintin sebagai dokter PNS kemudian dimutasi dengan nota tugas ke daerah terpencil.
Menurut dokter Titin, kepala dinas kesehatan bersikap arogan, otoriter dan tidak adil. Tanpa memberikan solusi yang baik, jutru menantang para dokter dan meminta mereka mudur.
“Ini tindakan yang arogan dan sewenang-wenang. Tidak pantas bersikap demikian. Kami datang menuntut hak kok disuruh mundur dan dimutasi ke daerah Yeti distrik Arso Timur, “ keluh dr. Titin.
LSM WGAB dan Media ini melanjutkan pencarianya dengan menemui direktur RSUD Kwaigga Kabupaten Keerom, tetapi direktur sementara dalam proses penyembuhan karena itu wartawan menemui kepala TU sebagai pelaksana tugas direktur. Kepada LSM dan media Kabardaerah.com kepala TU RSUD Kwaingga mengatakan bahwa awalnya ketujuah dokter ini menuntut agar hak mereka dibayarkan, namun karena pihak dinas belum ada dana untuk melunasinya mereka melakukan demo dan mogok kerja.
Akibat dari aksi demo dan mogok kerja tersebut para pasien di RSUD Kwaingga sempat terlantar. Memang masih ada perawat dan petugas medis lainnya, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena yang melakukan pemeriksaan dan memberikan resep obat biasanya para dokter.
Untuk mengisi kekosongan dokter di RSUD, dinas kesehatan mengambil langkah dengan mendatangkan dokter-dokter umum dari puskesmas dan dokter tentara untuk membantu.
Sampai berita ini diturunkan belum ada dokter tetap yang menggantikan ketujuh dokter yang telah mengundurkan diri tersebut. Pihak RSUD juga belum bisa memberi kepastian kapan mereka mendapat dokter tetap atau dokter kotrakan yang baru, karena kewenangan mencari dokter ada pada dinas kesehatan.
LSM WGAB dan media Kabardaerah.com berusaha untuk menemui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, yakni dr. Rony J. Situmorang di kantornya, tetapi menurut stafnya yang bersangkutan sedang mengikuti PIM II di Surabaya. Seorang staf yang enggan namanya disebutkan mengatakan, Kepala Dinas baru akan selesai PIM II bulan November 2017. Dan pihak dinas sedang mencari dokter untuk menggantikan tujuh dokter yang mengundurkan diri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Keerom menyayang sikap dinas kesehatan yang arogan. Menurut ketua DPRD, seharusnya pihak dinas bicara baik-baik dengan para dokter itu bukannya meminta mereka untuk mundur. Jika dibanyangkan tujuh dokter, 4 dokter umum dan 3 dokter spesialis, mau ambil dari mana? Tidak gampang mencari dokter spesialis untuk wilayah Papua.
Apapun masalah yang dihadapi, masyarakat Keerom berharap pihak dinas segera menemukan dokter penggati untuk melayani pasien di RSUD Kwaingga.
Jika dokter-dokter puskesmas terlalu dipaksakan tenaganya, bahkan sampai ada yang sakit bisa repot. Oleh karena itu mereka berharap agar pihak dinas kesehatan segera mencari penggati ketujuh dokter yang telah mengundurkan diri, sehingga pelayanan kesehatan di RSUD Kwaingga dapat segera berjalan normal sebagaimana biasa.
(pet kadun/hardin)
Asal bukan korupsi saja sampe dana tra jelas kemana
Kepala Dinasnya juga GOBLOK tidak menghargai Pengabdian orang Kalau begitu Kepala Dinas yang ganti dokter layani masyarakat sudah…. Dasar sudah Enak-enak makan haknya Orang baru tidak tau malu…!!!
Apa yang di lakukan Kepala Dinas Kesehatan sampai tidak memperhatikan Hak” dan kesejahteraan para Dokter, bagaimana Masyarakat mw di layani kalau Model Kepala Dinas dan Pemerintah daerah seperti ini…!!
Sebagai tenaga medis memang harus mengutamakan pasien di atas segalanya, demo boleh2 saja tapi jàngan menganaikan tugas., apalagi sampai pasien jadi terlantar, yàh semoga ada jalan keluar yàng terbaik untuk semua.
Benar