Kota Jayapura-Papua, KD. Asumsi itu datang dari ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa Yerry Basri Mak, SH bersama beberapa rekan medianya. Menurut Yerry, terlalu cepat Pemerintah Provinsi Papua meniadakan Biro Humas kantor Sekretariat Daerah Gubernur di Dok 2, dan meleburnya bergabung ke dalam Biro Umum.
“Saya secara pribadi kurang sependapat. Meskipun bukan ASN, tapi kami LSM dan Media merasa perlu memberi sedikit masukan terkait restrukturisasi itu. Kalau OPD dan Struktur Organisasi yang lain di Pemprov Papua mau dirombak, dilebur atau dirampingkan, silahkan saja. Tapi dalam menyambut dan melaksanakan iven PON XX, saya kira Biro Humas menjadi sangat penting dan harus tetap ada.
Lagi pula yang kami ketahui, eks kepala Biro Humas sendiri kalau tidak salah, dia merupakan ketua Bidang 1 dalam komposisi kepanitiaan PON itu. Nah sekarang Humasnya dilebur ke Umum, saya rasa akan ada penambahan beban Tupoksi di Biro Umum, dan kesannya turun kelas bagi Humas.” Kata pimpinan WGAB diakui Wapemred media ini.
Ketua LSM menyampaikan lagi buah pikirannya; menurutnya, selain alasan yang sudah dikemukakan tadi, di Biro umum sendiri akan sering terlihat para awak media alias wartawan dan jurnalis, yang berurusan dengan pemberitaan, kerja sama, pemasangan iklan dan tagihan, dan lain sebagainya.
Foto: Edaran Restrukturisasi. Keterangan dalam lingkaran merah tentang eks Biro Humas yang sudah dilebur.
“Oh iya, saya melihat dengan adanya restrukturisasi ini, ruangan biro umum pasti akan sering dimasuk-keluar oleh rekan-rekan media. Baik wartawan maupun jurnalis. Yang jelas para awak media akan sering muncul di Biro Umum, baik untuk tugas peliputan serta pemberitaan, bangun kerja sama maupun dalam rangka mengurus tagihan berita berbayar atau advetorial.” Bilang Yerry yang pernah jadi wartawan salah satu media.
Selain itu, dia juga menyayangkan Biro Humas yang memang saat ini sudah dihilangkan pasca pelantikan sejumlah pejabat tinggi pratama dan fungsional analis kebijakan pada 23 Januari 2020 lalu. Ujar Yerry, bilamana Humas harus berbaur dengan Biro Umum, khusus untuk bidang Publikasi dan Dokumentasi sebaiknya dipindahkan dan bergabung ke dalam Dinas Kominfo Provinsi Papua.
“Bidang atau sub bidang yang lain silahkan saja bergabung dan berbaur ke dalam Biro Umum. Khusus bidang Publikasi dan Dokumentasi, saya mengusulkan supaya kalau bisa digabungkan saja dengan Kominfo Papua. Akan lebih tepat bila bidang itu gabung di sana (Kominfo, red).
Dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional yang sudah dekat ini, saya kira Biro Humas perlu ada. Yang jelas kebutuhan informasi dan aktifitas input dan output pemberitaan, baik di internal Pemda maupun bekerja sama dengan para awak media untuk iven PON relatif akan meningkat.
Disayangkan kalau Biro Humas kini sudah hilang. Mungkin dirasa dalam tupoksi yang ada terkait anggaran, pengelolaan dan penyerapannya kurang maksimal atau apa, kami tidak tahu. Cuma yang kami sesalkan, khusus Biro Humas dalam kaitan dengan momentum PON XX, menurut kami LSM dan juga Media, sangat tepat jika dipending dulu dan dilebur tahun depan selepas PON.” Tutupnya. {JRW}.
