Foto: Ketua BPI KPNPA RI Hardin Otong (duduk, kemeja uniform hitam) bersama Kepala Kampung Taqwa Bangun Ahmad Haeri {kanan, kaos cokelat}.
SENTANI, JAYAPURA, PAPUA, KD. Kepala kampung Taqwa Bangun Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura Ahmad Haeri menegaskan, dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya yang saat ini difitnah oleh oknum-oknum tertentu bawahannya di kampungnya.
Sebut saja nama ketua Bamuskam Nobertus Sulung sesuai keterangan kepala kampung berdarah Nusa Tenggara Barat itu kepada media ini sore hingga malam kemarin (Rabu 4/5), di BTN Purwodadi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
Nobertus yang notabene mantan Bendahara kampung Taqwa Bangun menurut unek-unek Ahmad Haeri penuh kekecewaan, dilaporkan diduga menghasut sejumlah oknum aparat kampung dan anggota Bakuskam juga beberapa anggota masyarakat, untuk mengumbar tudingan tak berdasar memfitnah serta mencemarkan nama baik Ahmad Haeri selaku pimpinan kampung mereka sendiri.
Bahkan, ungkap Ahmad, kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu ketua Bamuskam yang disebutkan 2 periode menjabat bendahara kampung sebelumnya itu, datang berjumpa dengan Bupati kabupaten Jayapura untuk menyampaikan informasi yang diduga negatif mengenai pribadi Ahmad Haeri dalam memimpin kampung mereka Taqwa Bangun.
“Iya dia (Nobertus) datang dengan wakilnya dan beberapa warga masyarakat kampung yang mungkin dihasutnya, datang menghadap bapak Bupati Kabupaten Jayapura sekitar dua minggu yang lalu. Oleh karena laporan itu sehingga saya dipanggil kepala DPMK untuk datang menghadap.
Jujur hal ini membuat saya sangat merasa terganggu sekali karena saya sudah kerja baik dan transparan untuk masyarakat tetapi ada saja orang yang tidak senang, bahkan menebar fitnah terhadap saya yang bukan-bukan dan tidak berdasar.
Dan orang-orang itu bukan masyarakat biasa, tetapi mereka oknum-oknum aparat kampung dan oknum-oknum anggota bamuskam yang menurut saya satu pikiran dan mereka satu kelompok yang selalu mau merongrong kepemimpinan saya”, lapor Ahmad dengan nada penuh kekecewaan.
Beber kepala kampung lagi kepada ketua BPI KPNPA RI dan diliput awak media ini, oknum-oknum tertentu yang merupakan bawahannya itu diduga turut menghasut dan mempengaruhi sejumlah warga masyarakat kampung Taqwa Bangun, untuk percaya dengan perkataan mereka agar manaruh pikiran yang negatif atas kinerja dan kepemimpinan Ahmad Haeri.
Menyikapi dugaan fitnahan yang dialami, Ahmad kemudian datang membawa persoalannya kepada ketua BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Repoblik Indonesia), di Sentani kabupaten Jayapura.
Ketua BPI KPNPA RI Perwakilan Provinsi Papua Hardin Otong pun menyikapi serius laporan itu, dan mengatakan akan menindaklanjuti laporan kepala kampung untuk ditelusuri lebih lanjut.
“Dalam keterangan bapak Ahmad Haeri sebagai kepala kampung Taqwa Bangun tadi, ada beberapa informasi menarik terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana kampung yang perlu kami cermati dan tindak lanjuti.
Dokumen realisasi penggunaan dana desa atau kampung tahun 2018 yang tadi pak Ahmad tunjukan sudah saya lihat dan pelajari seksama, ada data-data yang memang diragukan keabsahannya.
Dari keterangan beliau ada dugaan kuat pemalsuan data atau rekayasa tanda tangan yang sama sekali tanpa sepengetahuan pak Ahmad sendiri saat itu, tapi namanya dicatut dituliskan dengan tulisan biasa, tidak rapih, dan ditanda tangani untuk mengesahkan sejumlah uang pemerintah yang masuk ke kampung Taqwa Bangun.
Ada nominal uang sebesar 50 juta rupiah dan 100 juta lebih, yang pada saat itu diduga oknum ketua Bamuskam saat ini yakni pak Nobertus Sulung sendiri menjabat sebagai Bendahara Kampung.
Kami akan follow up dengan mendatangi kampung Taqwa Bangun beberapa waktu ke depan, untuk memintai keterangan mereka secara kekeluargaan dahulu, termasuk mengambil keterangan dari warga setempat.
Dan bilamana ada indikasi dugaan korupsi yang dilakukan namun yang bersangkutan tidak mau meminta maaf kepada kepala kampung yang diduga difitnah ini, maka kami akan mendorong dugaan temuan ini ke ranah hukum”, ujar Hardin menekankan.
Sambung Hardin kepada papua.kabardaerah.com, pihaknya akan meneliti kevalidan dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ) tentang penggunaan Dana Kampung (DK) itu, serta akan menyelidiki akurat nama dan tanda tangan Ahmad Haeri yang diduga direkayasa (dipalsukan).
“Saya sangat meragukan tanda tangan dan nama pak Ahmad yang hanya ditulis pakai tulisan tangan dalam buku laporan itu, ditulis tidak rapih.
harus ada penjelasan yang logis dan akurat atas pembuatan laporan tersebut. Kenapa?, karena sangat berkesan tanda tangan itu palsu, direkayasa, apalagi pak Ahmad sendiri sudah mengakuinya bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu dan kaget kalau ada yang menirukan tanda tangannya dalam lembaran laporan itu.
Saya juga sudah mendengar dari bibir mulut pak kepala kampung sendiri, bahwa terkait kegiatan di kampung Taqwa Bangun, meskipun ada kepala kampung namun dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat, diduga kerap oknum-oknum bawahannya itu jarang berkoordinasi dengan dia sebagai pimpinan kampung, mereka diduga bertindak sendiri dan mengabaikan pak Ahmad Haeri ini sebagai atasan mereka.
Mengenai informasi ini akan kami datang dan menyerap informasi di warga kampung Taqwa Bangun, kami akan mendengar langsung dari masyarakat di kampung itu termasuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, berdasarkan dokumen yang ditunjukkan kepada kami.
Saya berharap semuanya berjalan lancar dan ke depan tidak ada lagi fitnahan bawahan kepada seorang pimpinan kampung resmi seperti pak Ahmad ini, yang mana dirinya punya kerinduan serta tekad yang kuat mau memimpin kampung dan masyarakatnya dengan baik, transparan dan adil demi kesejahteraan masyarakatnya sendiri, namun dirongrong sehingga membuat dirinya tidak merasa nyaman”, tutur Hardin selaku ketua BPI KPNPA RI menegaskan.
Demikian keterangan yang diberikan ketua BPI KPNPA RI Hardin Otong dan kepala kampung Taqwa Bangun Ahmad Haeri, kepada Media Kabar Daerah.
Selanjutnya sebagai tambahan untuk sekedar diketahui, disebutkan Ketua Bamuskam yang lama ialah bernama Slamet. Ketua Bamuskam yang saat ini menjabat sebagai mantan Bendahara Kampung: Noberthus Sulung, merupakan seorang pria asal Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wakil Ketua Bamuskam: Suyanto, jaman kepala kampung lama (almh) dilaporkan diduga sering dipercayakan oleh Ketua Bamuskam yang dulunya menjabat Bendahara, untuk menangani setiap kegiatan di kampung Taqwa Bangun.
Ketua Bamuskam Nobertus Sulung disebutkan baru menjabat belum sampai setahun sejak 2024, diangkat jadi seorang bendahara di kampung Taqwa Bangun.
Lagi tambahan informasi yang disampaikan dari unek-unek kepala kampung Ahmad Haeri kepada Hardin, dihembuskan rumor kalau dirinya pernah difitnah membeli rumah BTN di Sentani padahal informasi itu tidaklah benar sama sekali.
Masyarakat di kampung Taqwa Bangun dilaporkan kepala kampung kalau mereka gampang terkena tipu daya karena tingkat SDM yang rendah, akhirnya jadi korban penghasutan oknum-oknum aparat kampung tertentu dan oknum bamuskam.
Lantas Ketua Bamuskam “NS” juga dilaporkan diduga ada melakukan sejumlah praktek KKN dengan modus mencari keuntungan lewat kegiatan pembelian dan pengadaan pupuk tanaman, dengan meminta setoran uang masyarakat melebihi standar (harga yang sewajarnya).
Sementara itu ketua Bamuskam Nobertus Sulung lewat kontak telepon pukul 15:51 WIT sore kemarin (4/5), mengatakan dirinya dan wakilnya benar datang menemui Bupati Kabupaten Jayapura sekitar dua mingguan yang lalu.
Terang Nobertus kepada media ini, dirinya memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan kepala kampungnya yang dianggap tidak transparan selama menjabat, yaitu dalam hal pengelolaan Anggaran Keuangan Dana Kampung.
“Dia tidak transparan soal dana kampung selama menjabat sebagai kepala kampung, tertutup soal anggaran sehingga hal itu yang membuat kita tidak suka dengannya”, beber Nobertus menjelaskan.
Namun terkait keterangan konfirmasi yang diberikan ketua Bamuskam Nobertus Sulung itu, justru Ahmad Haeri mengungkapkan kalau dirinya dalam setiap rapat atau pertemuan di Balai Kampung, dirinya selalu meminta masyarakatnya untuk bertanya kepada Bendaharanya terkait Uang/Dana Kampung itu sendiri, biar transparan diketahui masyarakat.
Bahkan dokumen mengenai pengelolaan kegiatan yang berjalan sesuai APBK itu selalu dimintanya (Ahmad), untuk dibuka dan diperlihatkan agar menjadi transparan kepada warga masyarakatnya untuk diketahui. (*TimRedKDPapua*).
