(Oleh Modhy Giyai)
Papua, Kabardaerah. com – Kini, Indonesia sedang kembali diramaikan lagi dalam bursa PILKADA Serentak secara Nasional. Beberapa Daerah di Indonesia yang masih tersisa dalam Pilkada serentak terakhir tahun 2018 akan berlomba dalam memilih masing-masing pemimpin daerah mereka baik itu Gubernur maupun Bupati/Walikota
Provinsi Papua pun akan kembali dimeriahkan dengan pemilihan Kepala Daerah yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk 5 (lima) tahun kedepan maupun Bupati dan Wakil Bupati di Beberapa daerah seperti Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Papua, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Tahapan demi tahapan telah dan sedang dilalui sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat secara Nasional.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang dalam tahapan kian gencar dengan berbagai persiapan dari masing-masing pendukung baik dari partai pendukung maupun dari berbagai tim sukses yang kini tren dengan istilah relawan pendukung si A atau si B dsb. Dalam konteks otonomi khusus, Undang-Undang telah mengharuskan bahwa putra/i orang asli Papua harus menjadi pemimpin dan tuan di Negerinya sendiri.
Sejak diberlakukan UU Otsus tersebut, Pemimpin di semua tingkatan baik Lembaga Negara maupun Lembaga Non Pemerintahan telah diisi oleh Putra/i Asli Papua tanpa terkecualinya hingga kini. Setiap pucuk pimpinan yang merupakan tempat-tempat pengambil kebijakan tertinggi telah milik, dihuni dan dijabat oleh putra/i Papua itu sendiri.
Kini sudah 16 (Enam belas) tahun berjalan sejak diberlakukannya UU Otsus, Kerinduan akan menjadi tuan di Negeri sendiri itu sudah menjadi nyata dari perjuangan panjang para pendahulu. Pengambil kebijakan di Tanah ini kini dihuni oleh Para Putra terbaik Tanah PAPUA sesuai amanat UU Otsus. Mereka telah melakukan yang terbaik di setiap daerah yang mereka pimpin. Kepemimpinan kian berganti terus-menerus dalam setiap dekade dengan gaya kepemimpinan masing-masing yang unik dan berbeda-beda. Mereka berganti dengan meninggalkan berbagai kesan kepada rakyat Papua yang dilayaninya selama batas waktu yang ditentukan baik itu kesan yang buruk maupun kesan yang baik.
Dalam situasi Papua hari ini dari berbagai sisi yang kita ketahui bersama, Papua kadang susah diidendifikasikan dari berbagai kajian dan pemahaman dari masyarakat dalam memilih Pemimpin yang sangat sesuai dengan kerinduan mereka yang mampu membebaskan mereka dari berbagai ketertinggalan. Pemahaman Masyarakat hari ini lebih sensitif mengarahkan pola pikir mereka kepada sosok pemimpin yang mampu membawa mereka keluar dari suatu kegelapan panjang yang mengakar. Mereka tidak peduli dengan berbagai tawaran visi dan misi masing-masing kandidat yang datang menawarkan dalam berbagai bentuk baik itu visi dan misi yang jelas maupun tidak jelas konsepnya ketika terpilih nantinya. Di sisi lain, masyarakat Papua juga sedang dibutakan dengan berbagai kebijakan musiman yang tidak protektif dengan suatu perlindungan aturan hukum yang jelas dari para pemimpin pendahulu, sehingga setiap pernyataan yang keluar dari pemimpin sebelumnya tersebut terkesan situasional dan musiman tanpa suatu master plan yang baku dan jelas.
Pemimpin di tingkatan Provinsi minimal pemimpin yang mempunyai suatu konsep perencanaan hingga out put yang jelas, baik itu kebijakan yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dalam kerangka otonomi khusus yang menyeluruh dan bisa dirasakan oleh segenap warga PAPUA untuk melindungi orang papua itu sendiri sehingga di akhir masa jabatan Pemimpin terpilih, dapat meninggalkan dasar-dasar aturan protektif bagi orang Papua agar selanjutnya dapat berlanjut di era kepemimpinan yang baru tanpa hentinya sehingga dalam keberlanjutan pemerintahannya, spesifikasikasi masalah dapat terkelompokkan secara baik agar ada suatu solusi untuk perubahan tanpa melebar dan mengambang dari akar masalah yang ada di Tanah PAPUA oleh pemimpin selanjutnya.
