Ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua Edison Suebu, SH.
Sentani Jayapura, KD. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) BARAPEN Provinsi Papua meminta dengan tegas agar kepala distrik Kaureh secepatnya diganti mengingat yang bersangkutan dinilai tak becus dan tak loyal untuk setia mengabdi di tempat tugas. Hal itu disampaikan langsung Edison Suebu, SH didampingi tiga orang pemuda asal Kaureh berinisial P dan O serta salah seorang lagi yang tak sempat dimintai namanya di Sentani ( 16/03/2018 ).
Menurut Edison yang mengambil keterangan langsung dari dua pria yang berdomisili di distrik terjauh kabupaten Jayapura ini, kepala distrik bernama Najamudin disebutkan memang sudah tak pantas sama sekali untuk lagi dipertahankan memimpin pemerintahan di distrik Kaureh, karena dirinya sudah memang tak disukai masyarakat Kaureh itu sendiri.
” Saya dilapor langsung oleh perwakilan masyarakat ini tentang kinerja kepemimpinan kepala distrik mereka. Kinerjanya dinilai masyarakat sudah memang tak pantas lagi memimpin di distrik Kaureh. Kenapa?, karena kepala distriknya sering mangkir alias jarang ada di tempat tugas. Kalau dia datang dan kelihatan di kantor distriknya, itu mungkin hanya berapa hari saja setelah itu berminggu-minggu bahkan bisa dengan bulan kepala distrik itu turun menetap di Jayapura.
Ini namanya pejabat yang tak loyal dan setia dengan panggilan tugas kan?!. Ya harus segera diganti. Bupati harus segera mencopot dan mengganti pak Najamudin dengan pejabat yang lain saya minta. Masyarakat di atas itu rata-rata sudah tak suka lagi dengan yang namanya Najamudin sang kepala distrik itu. Model macam apa sang kepala distrik kaya begitu?. Parah memang saya mau bilang.
Saya minta bupati dan wakil bupati bahkan sekda kabupaten Jayapura secepatnya ganti model pejabat tak loyal dengan pengabdian seperti manusia bernama Najamudin itu. Kalau tidak diganti orang kaya pak Najamudin yang jarang aktif di kantornya di Kaureh ini, saya akan langsung pimpin masyarakat Kaureh dan menggelar demo akbar di depan kantor bupati dan kantor DPRD Gunung Merah untuk menuntut pencopotan serta pergantian kepala distrik Kaureh.
Kita dipilih dan diangkat menjadi pejabat kan harus loyal atau setia dan bekerja penuh rasa tanggung jawab. Kita juga harus selalu berada di tempat tugas tanpa membuat alasan-alasan yang tak rasional. Kalau tidak ada alasan yang urgen, kenapa berlama-lama turun ke Sentani atau kota Jayapura dan menetap lama di bawah?. Tempat tugasmu itu di Kaureh. Kalau sudah selesai urusan di bawah ya kembali pulang ke Kaureh supaya bisa melayani masyarakat kan?. Kasihan sekali, kantornya saat ini sudah bukan seperti kantor pemerintahan lagi. Saya minta supaya bupati dan wakil bupati Jayapura harus naik dan lihat kondisi kantor distrik Kaureh dan langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk mempertanyakan kinerja kepala distriknya bernama tuan Najamudin itu. “ Urai Suebu yang mengetuai LSM resminya yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua dengan nomor SKT : 00-32-00/0042/IX/2014.
Ditanyai pertanyaan kepada P dan A bersama seorang pria lainnya yang bersama-sama dengan Edison, ketiga pria ini dengan tegas dan memberi keyakinan atas ucapannya bahwa memang kepala distrik mereka sangat patut diganti karena masyarakat Kaureh memang sudah tak lagi simpati, sangat mengeluh dan tak suka dengan Najamudin. P yang lebih banyak memberi penjelasan tentang kinerja Najamudin menceritakan tentang sejumlah hal yang memang patut dipertanyakan kembali kepada sosok kepala distrik mereka itu.
” Kalau tidak percaya dan yakin dengan informasi kami, silahkan kaka ketua dan wartawan naik sendiri dan lihat kondisi kantor distrik kami di Kaureh. Ini kita bicara fakta. Ruang kerja kepala distrik saja sudah kotor dan berdebu, kursinya ditaruh di atas meja kerjanya dan seluruh gedung kantor distrik itu kotor serta berdebu. Rumputnya saja tinggi dan pokoknya nanti naik sendiri baru saksikan dengan mata kepala langsung sudah!. Terus terang kami mau katakan bahwa kepala distrik kami bernama Najamudin itu memang sudah sangat tidak pantas lagi jadi kepala distrik di Kaureh memang. Kepala distrik apa yang hanya datang kasih tunjuk muka satu dua hari dan turun kembali ke Jayapura bisa sampai berminggu-minggu?. Kemudian ada beberapa hal lainnya yang juga sudah kami laporkan ke ketua LSM. “ Beber P disungguhkan kedua temannya O yang adalah anak seorang Ondoafi dan salah seorang lagi yang kesehariannya sebagai Operator ChainSaw di Kaureh.
P juga dalam keterangannya sangat meminta LSM BARAPEN untuk segera menelusuri persoalan pembuatan e-KTP masyarakat yang ada di Kaureh, termasuk segenap karyawan PT. Sinar Mas yang katanya sudah beberapa kali melakukan perekaman sejak beberapa tahun lalu, tetapi sampai tahun 2018 inipun sebagian masyarakat itu masih belum menerima fisik kartu identitas kependudukan mereka ( KTP ).
” Kami minta tolong juga supaya LSM dan Media tolong naik dan mengecek langsung masyarakat yang sudah berulang-ulang kali melakukan perekaman di distrik sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang tetapi masih belum juga memegang fisik kartu KTP itu. Masa kita tinggal lakukan perekaman terus tapi tidak pernah terima fisik dari kartu tanda penduduk itu???. Ini aneh memang. Kami jelas curiga ada apa begitu. Kenapa kami selalu rekam dan urus KTP tapi orang distrik dan kepala distrik hanya janji-janji terus dari tahun-tahun lalu sampai sekarang?. KTP kami di mana kalau memang sudah jadi?. Kalau tidak jadi alasannya kenapa?. Kami sangat tidak mengerti sekali persoalan KTP Elektronik yang sudah berulang-ulang kali kami urus ini setiap tahun di kantor distrik Kaureh. “ Tanya P.
Kembali ke ketua LSM, Edison Suebu dalam ketegasannya sangat mendesak bupati kabupaten Jayapura untuk secepatnya memberi sangsi kepada Najamudin, sebab yang bersangkutan sudah turut diduga melakukan beberapa hal yang merugikan masyarakat, termasuk urusan pembuatan KTP Elektronik itu sendiri.
” Memang mungkin belum saatnya bupati melakukan pergantian pejabat karena aturan Undang-Undang, tetapi kan bisa meminta juga ijin atau pertimbangan Menteri Dalam Negeri kan?. Ya saya minta untuk sementara sebagai bentuk ketegasan seorang kepala daerah terhadap bawahannya, kepala distrik Kaureh bernama Najamudin ini harus segera diberi sangsi tegas karena sejumlah hal yang menjadi catatan kami atas laporan masyarakat Kaureh.
Dia sudah tak pantas jadi kepala distrik dan harus diberi sangsi tegas. Soal urusan pembuatan KTP Elektronik ini harus ditelusuri Penyidik saya minta. Polda atau Polres kabupaten Jayapura harus turun dan lakukan pemeriksaan di kantor distrik Kaureh.
Kepala distrik harus diperiksa terkait kegiatan-kegiatan yang ada di atas. Baik soal DD, ADD, Dana Operasional Distrik, Gaji dan Tunjang Staf Pegawai distrik, Raskin, dll. Kepala-kepala kampungnya pun akan kami datang dan telusuri sudah sejauh mana mereka pergunakan uang negara itu untuk kesejahteraan serta pemberdayaan rakyat di Kaureh. Sekali lagi di sini, saya minta urusan pembuatan e-KTP yang tidak jelas itu harus diselidiki aparat penegak hukum. Kami juga akan melakukan investigasi akan hal itu. Dan yang terakhir, kami dari LSM BARAPEN Provinsi Papua meminta oknum kepala distrik bernama Najamudin itu harus segera jadi perhatian khusus bupati untuk diganti. Setelah diganti nanti, bupati atau Baperjakatnya harus cari, pilih dan tempatkan figur pejabat yang benar-benar punya hati untuk rakyat dan mau datang menetap di Kaureh demi panggilan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. “ Harap Ketua.
Sayangnya ketika wartawan media ini hendak meminta konfirmasi kepala distrik yang bersangkutan setelah mendapat nomornya dari kepala bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah ( Setda ) kantor bupati kabupaten Jayapura itu, Najamudin dalam komunikasi singkat lewat ponselnya mengatakan kalau dirinya sedang sibuk sehingga tak ada waktu buat bertemu media kabardaerah.com. Semoga kinerja seorang kepala distrik seperti yang dituding masyatakat Kaureh itu sama sekali tidak benar. Namun jika benar, sangsi dan ketegasan administrasi dari seorang bupati ataupun sekda selaku atasannya patut diberikan kepada Najamudin itu sendiri. {{ ¤~JRW¤~ }}🔉
