Sekretaris Dinas ORDA Papua Bapak IS
Jayapura Papua, KD. Pernyataan kepala dinas Olah Raga provinsi Papua ( YY ) yang pernah disampaikan ke wartawan kabardaerah.com beberapa waktu lalu, yaitu bahwa sekretaris dinasnya sendiri saat ini sudah menjadi seorang Penjabat Kepala Dinas dirasa keliru.
Pernyataan itu disampaikan IS ( inisial ) sendiri ketika diwawancarai pada 23 maret 2018 lalu di ruang kerjanya, sekitar pukul 10 lebih Wit. Dalam keterangan yang disampaikan orang kedua di OPD dinas Olah Raga itu, IS menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan atasannya terkesan keliru. Alasannya, karena status seorang Penjabat Kepala Dinas harus disertai SK Gubernur.
” Saya kira apa yang disampaikan pak kadis agak keliru. Saya ini bukan Penjabat Kepala Dinas Olah Raga Provinsi Papua. Tidak ada SK Gubernur yang mengangkat saya jadi Penjabat Kepala Dinas di sini. Dan kalau untuk urusan PON, langsung ke kepala dinas. Kalau saya di sini sebagai sekretaris hanya menangani urusan kedinasan dan tidak ada urusan ke PON. “ Kata sekdis ( sekretaris dinas, red ).
Lebih lanjut mengenai informasi yang pernah disampaikan IS, tentang proyek pembangunan Stadiun Utama di kampung Harapan distrik Sentani kabupaten Jayapura yang bersumber dari APBD Papua senilai 1,3 Trilyun Rupiah, turut diperjelas dan diklarifikasi sekdis bahwa apa yang pernah diucapkannya menyebutkan kalau sumber dana stadiunnya memang APBD Papua.
” Apa yang salah?. Yang saya jelaskan itu sama juga dengan yang pak Eko jelaskan, bahwa stadiun dibangun dengan Kontrak Multy Year. Dan itu sumber anggarannya jelas dari APBD. Itu lepas dari 5 Venue. Kalau untuk ke – 5 Venue, itu yang sumber anggarannya dari APBN. 5 Venue itu antara lain ; Cricket, Faledroom, Akuatic, Istora, dan Hocky. Kamorang salah!. Saya waktu itu bicara seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh pak Eko. Dan hal ini orang Papua sudah pada tahu, bahwa sumber anggarannya dari APBD. “ Jelas IS menegaskan ke hadapan awak media ini.
Apa Kata Ketua LSM BARAPEN?. Edison ; Antara APBD Papua 1,3 Trilyun Vs Kesejahteraan Masyarakat Papua.
Terlepas dari klarifikasi yang disampaikan sekretaris dinas olah raga tentang status dirinya yang bukan sebagai penjabat kadis, serta ucapannya yang tak salah saat jumpa pertama di ruang kerjanya waktu itu, Edison Suebu, SH selaku ketua LSM BARAPEN Provinsi Papua turut mengungkapkan rasa keprihatinannya atas besaran anggaran yang bersumber dari uang rakyat ( APBD Papua ) sebesar 1,3 Trilyun untuk membangun fasilitas stadiun utama tersebut.
Menurut asumsi Edison, andaikata uang sebesar itu dipakai membangun dan membersihkan masyarakat Papua dari ” Rumah Kumuh “ atau rumah yang tidak permanen, sudah barang tentu masyarakat Papua sebagian besar akan langsung menikmati hasil kebijakan dari perhatian Pemda yang sudah benar-benar serius dan peduli memperhatikan rakyatnya sendiri terkait ” kebutuhan papan “ ( Perumahan ).
” Secara pribadi saya juga sangat setuju dan merasa bangga Papua jadi Tuan Rumah penyelenggaraan PON kedua puluh. Ini hal yang memang luar biasa dilakukan mantan gubernur dan wakil gubernur kita bapak Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Sudah pasti nama Papua akan terkenal di mana-mana sampai ke manca negara. Apalagi kalau para atlit olah raga kita selaku tuan rumah dari semua cabang olah raga yang ada akan mendominasi perolehan juara, tentu akan lebih berkesan dan tersohor nama besar Papua di Indonesia dan juga ke manca negara.
Juga ketika iven olah raga nasional kita ini digelar, pasti daerah-daerah yang menjadi tuan rumah akan dibanjiri tamu dan memberi income yang luar biasa bagi daerah. Termasuk Jayapura dan pemda provinsi Papua sendiri. Itu tidak dapat kita pungkiri memang.
Cuma yang saya soroti di sini, yaitu soal besaran pagu proyeknya yang sungguh sangat fantastis. 1,3 Trilyun Rupiah itu bukan uang yang kecil. 1,3 Trilyun itu sama saja 1.300 Milyar kan?. Itu uang yang tidak sedikit. Dengan uang segitu besar kalau dibijaki buat pakai bangun rumah layak huni dan permanen bagi orang Papua, pasti masyarakat Papua sebagian sudah terbebaskan atau terhapus dari kepemilikan rumah kumuh atau rumah yang masih bertutupkan papan dan seng. Coba anda datang dan lihat sendiri di kampung-kampung, masih saja ada rumah masyarakat yang sangat memprihatinkan. Rumahnya malah ditutup dengan seng sebagian dan papan kayu sebagian. Ini bikin kasihan.
Yang membuat saya heran, kenapa tidak ada solusi lain yang bisa ditempuh begitu supaya APBD Papua jangan sebesar itu dipakai buat bangun stadiun?. Memang resiko Papua jadi tuan rumah, tapi inikan murni uang rakyat. Apakah rakyat Papua seluruhnya sudah 100 persen setujui uang APBD-nya dipakai buat bangun gedung stadiun itu, saya rasa tidak.
Coba silahkan tanya orang per orang Papua yang kalian temui dan sebutkan nilai pagu proyek stadiun tersebut dengan kasih tahu juga sumber dananya dari APBD Papua mereka dengar, lalu sodorkan pertanyaan apakah saudara setuju uang APBD Papua 1,3 Trilyun rupiah disisihkan pakai bangun stadiun utama?. Saya yakin masyarakat yang paham betul uangnya dipakai dan yang masih sedang berada dalam kehidupan yang biasa-biasa saja akan menantang hal itu. Apalagi masyarakat kita yang miskin di kampung-kampung dan juga di perkotaan di Papua yang terus berada dalam tekanan ekonomi. Begitupun mama-mama Papua yang terus jualan Pinang dan Sayur-mayur di jalan-jalan.
Andaikata saya ini orang berada dan punya harta yang banyak serta uang yang tidak sedikit, pasti saya juga tidak keberatan uang APBD Papua sebesar itu dipakai bangun Stadiun. Kenapa? karena saya sudah duduk nyaman. Tapi kalau saya ini orang sederhana, miskin dan selalu dikejar soal tekanan ekonomi dan kebutuhan hari-hari, apalagi masih tinggal berdindingkan gabah papan dan seng, pasti saya akan merasa ada ketidakadilan di sini. Ini saya teriak nasib rakyat kita Papua yang masih hidup dalam tekanan kemiskinan dan masih mendiami rumah-rumah tak layak. Kasihan kan? Pejabat daerah kita tinggal di rumah permanen tapi rakyatnya masih saja ada yang rumahnya sangat memprihatinkan.
Pertanyaannya, kenapa pemerintah daerah kita tak bisa langsung menganggarkan dana sebesar 1,3 Trilyun untuk membebaskan masyarakat Papua dari rumah yang tak layak bahkan kumuh?. Rakyat Papua juga adalah Rakyat NKRI. Jangan karena alasan PON XX jadi harus jaga nama baik daerah saja. Saya kira bagian dari menjaga nama baik daerah juga adalah berbuat yang terbaik bagi rakyat kita di Papua sendiri, terlebih bagi Orang Asli Papua pemilik negeri emas ini. Salah satu wujud dari kesejahteraan itu sendiri juga termasuk rumah tempat tinggal rakyat yang permanen dan layak dihuni kan?.
Yang berikut, saya minta semua Media, LSM, LMA, dan seluruh komponen masyarakat untuk harus turun mengawal secara ketat proyek stadiun utama kampung Harapan itu. Kami di LSM tetap mengkhawatirkan ada dugaan indikasi KKN nanti dalam pelaksanaan proyek ini. Ini uang besar!. Kami jelas menduga akan ada indikasi dan potensi terjadinya praktek KKN dalam proses pelaksanaan kegiatan mega proyek di kabupaten Jayapura ini. Saya hanya mau katakan saja proyek ini harus dikawal ketat!. Kami tetap akan mengawal terus dan memantau aktifitas proyek ini. Kami juga meminta agar manajemen perusahaan PT. PP bahkan Satker Dinas Olah Raga sendiri harus membuka diri dan transparan dalam memberi informasi kepada masyarakat, mengingat ini murni Uang Rakyat Papua yang dipakai bangun proyek besar ini.
Semoga ke depan di sisa Otonomi Khusus Papua ini masyarakat di Papua sudah benar-benar terbebas dari tinggal di rumah yang tak layak dan sejahtera hidupnya. Semoga saja. Kita hanya bisa berkoar dan menyoroti serta ikut memberi masukan buat pemerintah saja. Ya….syukur kalau masukan dan sorotan kami ini bisa diterima. “ Ungkap Edison.
Apa kata Manager Operation PT. PP?
Eko selaku Manager Operation ( MO, red ) yang dipercayakan PT. PP selaku Kontraktor Pelaksana menjelaskan ke hadapan wartawan dari beberapa media yang jumpa pers saat kunjungan team KONI Pusat ke Jayapura, awalnya telah menyebutkan besaran nilai pagu 1,3 Trilyun yang bersumber dari APBD.
Menurut Eko, dengan kondisi Papua yang jauh untuk pemuatan material bangunan pada stadiun yang dikerjakan, sudah tentu pagunya ditetapkan seperti itu. Eko juga mengatakan bahwa material mereka yang diturunkan di pelabuhan Jayapura hanya sampai batas 5 kontainer, disebabkan dukungan pelabuhan yang tak sesuai. ” Sumber dana pembangunan Stadiun Utama ini, dalam kontrak kami itu jelas APBD. Dan soal sumber dananya ini juga sudah pernah dimuat di media online ( sebut Eko sambil membuka dan menunjukkan salah satu media online yang memuat berita tersebut, red ). Kemudian dengan kondisi Papua yang jauh untuk pemuatan material dari Jawa, tentu pagunya seperti itu. Lalu dengan dukungan pelabuhan yang tidak sesuai, hanya 5 kontainer yang memuat material bahan bangunan yang bisa diturunkan di pelabuhan Jayapura. “ Sebut Eko.
Tambah MO ketika ditanyai, proyek pembangunan stadiun tersebut dibangun dengan sumber dana sebagian dari Inpres, tetapi juga dari APBD. Eko menjelaskan pada desember 2017 realisasi tagihan yang dibayarkan sudah 35 persen (%). Pria asli Jawa yang menyambut ramah permintaan wartawan untuk diwawancarai ini juga membeberkan kalau untuk sementara belum ada pekerjaan sub kontraktor ( SUBKON ), karena masih dalam tahapan pekerjaan spesialis. Namun untuk pekerjaan yang ringan-ringan, orang asli Papua ( OAP ) juga dipakai kata dia. Sedangkan untuk progress pekerjaannya sendiri sudah mencapai 48,7 persen.
” Sebagian dananya kan dari Inpres dan sebagian lagi dari APBD. Kami pada desember 2017 lalu sudah dibayarkan tagihan 35 persen, sudah terealisasi. Terkait ada dipakainya Sub Kontraktor atau tidak, untuk sementara memang belum ada. Karena pekerjaan sementara yang masih berjalan ini merupakan pekerjaan spesialis. Jadi memang butuh orang-orang khusus dulu. Tapi terkait dengan pekerjaan yang ringan-ringan, jelas orang asli Papua juga kami pakai. Dan mengenai progres hasil pekerjaan saat ini, walau sempat stag atau molor di awal selama kurang lebih 6 bulan, kini sudah mencapai 48,7 persen. Kami tetap mengusahakan tahun 2018 ini pekerjaannya rampung. Tapi kalau molor, mungkin akan ada addendum. Untuk struktur sendiri kita tetap usahakan 3 bulan ke depan. Nanti desember 2018 ini baru kontraknya selesai. “ Ungkap Eko menjelaskan.
Manejer operasi perusahaan BUMN ini turut menceritakan awal PT. PP-nya mendapat tantangan di kala hendak masuk ke lokasi di kampung Harapan. Kendalanya ialah persoalan tanah ulayat masyarakat adat. Namun seiringnya waktu berjalan, masyarakat akhirnya membuka diri dan mau menerima.
” Sejak awal memang kami agak kesulitan untuk masuk ke lokasi. Tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, masyarakat akhirnya mau. Karena ke depan pasti masyarakat akan bangun rumah-rumah untuk disewakan di sini. Jelas akan menguntungkan juga bagi masyarakat. Memang waktu itu ada sedikit gejolak, tapi untuk pembangunan mereka sangat mendukung. Tapi sekarang kalau soal lahan, masyarakat sudah tahu sehingga mereka langsung datang sendiri ke dinas. “ Bilang Eko.
Harapan yang diberikan Manager Operation ini, Eko mengungkapkan bahwa dia mewakili pimpinannya tetap akan menssuport pemerintah dalam hal ini Presiden, agar iven PON XX tahun 2020 di Papua nanti dapat terlaksana. ” Kami Perusahaan BUMN. Sama seperti apa yang pasti disampaikan pimpinan saya, kami pastinya akan tetap berkomitmen mensupport pemerintah dalam hal ini bapak Presiden, agar iven PON Papua 2020 dapat terlaksana. “ Tutup Eko.( ~Jeffry Ridwan. W/Nando~ ).
