Foto: Sekretaris lembaga Lekas Telenggen (kiri, duduk) bersama ketua Hardin Otong {kanan} di ruang kerja kantor BPI KPNPA RI [5/01/2022].
Kota Jayapura, KD. Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Repoblik Indonesia {BPI KPNPA RI} Hardin Otong, kepada media ini siang tadi di kantornya yang berada di salah satu ruko depan Gereja katedral Abepura, menyampaikan keterangannya.
Didampingi sekretarisnya Lekas Telenggen, Hardin dan sekretaris BPI KPNPA RI Provinsi Papua itu mengungkapkan sejumlah program yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan tahun 2022 ini, termasuk kekesalannya atas adanya anggapan publik yang kurang berdasar kepada Pemprov Papua {Gubernur}.
“Ada beberapa program prioritas yang sudah kami persiapkan dan menjadi atensi utama kami, untuk dilaksanakan dalam tahun ini. Fokus utama kami, orientasinya lebih kepada 80 persen pembagian Dana Otsus untuk 29 kabupaten dan 1 kota di Papua, serta pelaksanaan pembangunan yang ada.
Bukan hanya soal dana Otsus dan APBD saja, tetapi juga menyangkut dana APBN, DAK, DAU dan lain-lain, termasuk soal Aset, kekayaan penyelenggara negara dan sumber dana lainnya yang dikelola pemerintah daerah di provinsi Papua, khususnya di kabupaten/kota. Ingat!, ini uang negara, uang rakyat, sehingga patut kami kawal dan awasi ketat, karena uang banyak itu mengalir ke daerah.
Sedikit informasi mau saya sampaikan terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa isu negatif yang beredar di publik. Pada Maret 2021 lalu kami diundang untuk mengikuti Rakernas di Jakarta, di depan puluhan wartawan saya sudah menyampaikan untuk menepis dan mengklarifikasi informasi negatif terkait korupsi, kepada pemprov Papua kita, dalam hal ini bapak Gubernur Lukas Enembe.
Provinsi kan cuma dapat porsi 20 persen saja, sudah begitu 5 persennya untuk keagamaan, mana lagi untuk dana hibah dan lain sebagainya. Intinya pemerintah daerah Provinsi Papua sudah berjalan sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur {Alm}, dalam melaksanakan program-program prioritas seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
Tolong lihat juga sisi baik dan keberhasilan pak Gubernur kita dengan adanya sejumlah perubahan besar yang sudah dilakukan di Papua. Jangan cuma mau nyinyir atau mengkritik tapi tidak bisa memberikan masukan yang positif dan konstruktif. Lihatlah juga keberhasilan yang ada dong. Soal sakit dan berdampak kepada ucapan kata-kata, semua orang pasti sakit, dan itu hal biasa, jadi tolong juga memahami kondisi kesehatan pak Gubernur kita.
Jadi hal inilah yang mau kami klarifikasi pula atas adanya anggapan publik yang negatif kepada pemprov Papua, atau kepada bapak Gubernur kita, terkait peruntukkan dan pengelolaan anggarannya. Lihat saja keberhasilan pak Gubernur bermitra dengan Balai Kementerian PU atas keberhasilan pembangunan Jembatan Merah yang kini sudah dinikmati, jalan baru tembus Waena, dan penyelenggaraan PON XX serta PEPARNAS XVI kemarin, dan lain sebagainya.
Yang paling getol kelola dana paling banyak itu kan ada di daerah!. Ingat!, uang itu porsi yang banyak ada di daerah. Sudah dialihkan ke daerah. Sekali lagi di tahun ini bersama Direktur Intelijen Investigasi BPI Pusat, dan bersama beberapa komponen seperti TNI/POLRI termasuk LSM dan Media yang akan bermitra dengan kami, kami akan serius dan fokus turun lapangan di 29 kabupaten dan 1 kota di Papua, untuk melakukan investigasi secara cermat.” Sebut Hardin dengan tegas dan serius.
Hardin Otong.
Ditanyai soal sikap dan perhatian lembaga independen ini terhadap penegakan hukum terkait kasus ordinary crime seperti KORUPSI, Hardin menegaskan sangat antusias akan mendukung semangat undang-undang 31 tahun 1999 jo undang-undang 20 tahun 2021 tentang “Tindak Pidana Korupsi” alias TIPIKOR.
“Oh jelas ini fungsi lembaga kami. Bukan hanya sekedar meneliti dan mengawasi kekayaan penyelenggara negara saja, tetapi bilamana benar-benar terbukti adanya indikasi korupsi yang disertai data yang valid, akurat dan objektif oleh penyelenggara negara itu di daerah, sudah pasti kami mendorong ke ranah hukum demi menyelamatkan uang negara dan dalam rangka memberi efek jera pula kepada siapa pun oknum pelakunya.
Informasi sudah banyak kami dengar dari masyarakat, dan ada sejumlah laporan yang dalam tahun 2022 ini akan segera kami tindak lanjuti. Semua laporan ini datang dari daerah, baik soal dugaan korupsi, soal kegiatan proyek pemerintah daerah di kabupaten/kota, soal aset, soal lahan dan lain sebagainya, di atas meja kami sudah menumpuk beberapa laporan dari masyarakat.
Harapan kami, semoga lembaga ini kian eksis dan maksimal dalam rangka ikut membantu pemerintah daerah provinsi Papua, dalam hal ini bapak Gubernur Lukas Enembe, SIP. MH mengawal visi misi beliau. Kami optimis dan yakin dengan dukungan semua pihak, kehadiran kami nanti di lapangan dalam melakukan proses investigasi pasti akan membuahkan hasil yang baik.
Yang pasti satu saja tujuan lembaga kami turun melakukan investigasi dan monitoring ke daerah, ialah agar kegiatan fisik di lapangan dan pengelolaan anggaran-keuangan negara itu sendiri oleh kepala daerah dan OPD-nya yang ada di kabupaten/kota, dapat terdata akurat dan objektif.” Ujar ketua BPI memberi harapan dan kepastian.
Sekretaris BPI KPNPA RI Lekas Telenggen dalam statementnya kepada wartawan sewaktu diwawancarai, dirinya mengatakan akan lebih bekerja keras atas nama lembaga tersebut untuk membantu negara dan juga pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya meneruskan pesan Gubernur Papua di kediamannya 2019 lalu.
“Bulan oktober tanggal 18 tahun 2019 sewaktu saya pergi berjumpa dengan bapak Gubernur di kediamannya di Koya, pak Gubernur sangat berpesan sekali supaya lembaga BPI KPNPA RI ini kita jaga bersama. Itu pesan bapak Gubernur kepada saya dan bapak Pembina lembaga kami ini saat itu.
Beliau mengatakan kepada saya dan pak pembina, sebagai anak daerah yang juga terlibat di lembaga ini, harus sama-sama jaga lembaga ini dengan baik, serta harus bermitra dengan semua komponen yang ada. Baik TNI, POLRI lembaga Yudikatif dan lain sebagainya, dan bermitra dengan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal proses pembangunan di Papua.
Tahun ini memang kami lembaga akan lebih bekerja keras lagi. Sebagai anak asli Gunung yang dipercayakan sebagai sekretaris di lembaga ini, dan secara khusus saya mau komentari terkait kondisi yang berada di wilayah pegunungan, saya mau kasih tahu bahwa satu masalah saja yang ada di sana (Pegunungan), yaitu soal Pengawasan.
Kelemahan terjadi atas proses pembangunan yang ada, menurut pantauan saya dikarenakan minimnya pengawasan. Baik pengawasan oleh BPK RI sendiri, termasuk BPKP. Mereka oknum-oknum Auditor itu datang ke kabupaten, yang kami lihat, tidak turun langsung ke lapangan tetapi hanya selesaikan proses administrasi di ibu kota kabupaten saja, selesai itu mereka kembali pulang ke Jayapura.
Lekas Telenggen.
Wah ini ada apa?. Mereka oknum-oknum Auditor ini hanya datang tinggal berapa hari di kabupaten, terima laporan di ibu kota kabupaten, setelah itu pulang dan WTP dikeluarkan. Wah ini ada apa?, apa sudah benar-benar realistis dan objektif dengan kondisi pembangunan yang dilakukan?. Toh sampai hari ini masih ada keluhan dari masyarakat di sana kepada pemerintahnya sendiri,” Tutur Telenggen menyampaikan kekesalannya.
Menutup keterangannya, sekretaris BPI KPNPA RI perwakilan provinsi Papua ini juga menegaskan akan lebih bersungguh-sungguh dan bekerja keras di tahun ini, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan pembangunan dan kebijkan di daerah terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
“Tahun 2022 ini seperti yang tadi disampaikan ketua BPI KPNPA RI, bekerja sama semua BPI KPNPA RI Pusat, dalam hal ini Direktur Intelijen Investigasinya, bersama kemitraan yang ada baik TNI, POLRI, LSM dan Media, kami sama-sama akan turun ke lapangan melakukan investigasi. Bukan saja di beberapa kabupaten yang sudah terlaporkan ada sejumlah indikasi dugaan pelanggaran, tetapi untuk seluruh kabupaten dan 1 kota yang ada.
Jelas bilamana terdapat adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi, bila buktinya akurat, valid dan benar-benar riil dan objektif, kami akan mendorongnya ke ranah penegakan hukum biar ada efek jera bagi oknum-oknum pelaku kejahatannya. Ini merupakan komitmen kami di lembaga, selain memberikan pembinaan dan pengawasan itu sendiri.” Seru Lekas Telenggen disungguhkan ketua BPI KPNPA RI Papua Hardin Otong. {***}.
