Foto dari kiri: Plh. Gubernur Papua DR. Ridwan Rumasukun dan Ketua LSM WGAB Provinsi Papua Yerry Basri Mak, SH {YBM}.
Kota Jayapura, KD. Ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa {WGAB} provinsi Papua Yerry Basri Mak, SH, kepada media ini kemarin memberi dukungan dan apresiasi kepada Sekda Papua DR. Ridwan Rumasukun, yang telah diberi mandat menjadi pelaksana harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua.
Kata pria yang biasa disapa YBM ini, pihaknya sangat mendukung Rumasukun sebagai sosok yang sudah mapan di dunia birokrasi dan aparatur pemerintahan, sangatlah tepat menjalankan tugas sebagai pelaksana harian bahkan sebagai penjabat gubernur Papua.
“Beliau anak Papua dan sudah sangat mapan dan punya banyak pengalaman di dunia organisasi dan birokrasi pemerintahan.
Sebagai aparatur senior, bapak Ridwan Rumasukun menurut kami sangat pantas menjadi penjabat gubernur Papua, bukan saja menjadi pelaksana harian gubernur sebenarnya.
Kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada bapak Mendagri Tito Karnavian, karena cepat merespon kondisi di birokrasi pemda provinsi Papua.
Yang mana pasca bapak gubernur Lukas Enembe ditahan KPK, tidak berselang lama sudah menetapkan pak Sekda Rumasukun sebagai plh, demi menjalankan tugas seorang gubernur di Papua. Ini luar biasa pedulinya pemerintah pusat”, ungkap ketua LSM {Sabtu, 14/01/2023}.
LSM BERHARAP SEKDA DUKUNG KPK RI, BONGKAR DAN SINGKAP ADANYA INDIKASI DUGAAN KORUPSI DI TUBUH BIROKRASI PEMPROV PAPUA.
Lagi pesan seorang ketua LSM resmi kepada kabardaerah.com siang kemarin, dirinya bersama lembaga swadaya yang diketuainya itu, sangat berharap plh gubernur dapat merespon cepat dan membantu lembaga antirasuah {KPK}.
YBM.
Yaitu dalam membongkar serta menyingkapkan adanya indikasi dugaan KKN {Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme} itu sendiri, di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun di SETDA kantor GUBERNUR Papua di DOK 2 kota Jayapura.
Menurut YBM, pihaknya sudah lama mendengar adanya bocoran informasi dan laporan terkait sejumlah indikasi dugaan KKN tersebut, hanya saja bukti permulaan berupa dokumen yang belum dikantongi, sehingga pihaknya belum dapat membuatkan laporan pengaduan ke institusi penegak hukum.
“Kami LSM sudah cukup banyak mendengar serta mendapat bocoran sejumlah informasi serta laporan dugaan indikasi KKN itu sendiri, di beberapa OPD pemprov Papua dan juga di Setda kantor Gubernur Papua.
Cuman karena belum ada bukti permulaan berupa fisik dokumen yang otentik dan valid, sehingga kami masih belum bisa membuatkan laporan pengaduannya ke institusi penegak hukum, baik ke Kejagung, Mabes Polri, maupun ke KPK.
Ada sejumlah laporan sebenarnya dari beberapa instansi atau OPD di pemerintah provinsi Papua, tapi untuk saat ini belum bisa saya sebutkan dulu, karena kami sementara masih terus mencari tambahan bukti-buktinya.
Ya kami sangat berharap dengan diberikannya tugas oleh Mendagri kepada pak Sekda, yaitu untuk menjalankan tugas pengabdiannya sebagai plh gubernur Papua, kami mohon dan berharap pak DR. Ridwan Rumasukun turut bisa membantu KPK untuk mengungkap adanya sejumlah indikasi dugaan KKN itu.
Yang namanya korupsi yang sampai sudah menyengsarakan rakyat Papua, kami berharap jangan dibiarkan. Siapapun oknum-oknum pejabat daerahnya bilamana terbukti bersalah di mata hukum, ya harus diberi efek jera hukum seberat-beratnya.
Sekali lagi ada secercah harapan mewakili seluruh OAP di provinsi Papua, sebagai ketua LSM resmi, saya sangat berharap bantuan bapak plh gubernur DR. Ridwan Rumasukun tentunya.
Untuk apa?, ya untuk membantu KPK RI di Jakarta, bongkar dan ungkap indikasi dugaan KKN di tubuh OPD tertentu di Pemprov Papua, dan di tubuh Setda kantor Gubernur Papua di Dok 2 kota Jayapura”, tutupnya berharap.
Penulis dan Pewarta 📢: Hengky Yarisetouw, Orlando Yauma & Nehemia Koibur. Edit dan Posting: Jeffry/Jack~Pemred.
