KASUS OTT Pj Bupati Sorong Sorot Yerry: “Jangan Lagi Masyarakat Percaya Auditor BPK RI Di Daerah!”

Kota Jayapura, Papua, KD. Munculnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat Daya {PDB} Yan Piet Mosso, ungkap Yerry kepada kabar daerah {KD} kemarin, menjadi bukti kuat oknum Auditor BPK RI diduga kerap melakukan pelanggaran dan penyimpangan.

Pelanggaran dan penyimpangan dimaksud menurut ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerry Basri Mak, SH, yaitu ikut serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa GRATIFIKASI.

Hal itu kata Yerry, agar tidak ada temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia {BPK RI} terhadap pejabat daerah, sehingga nama oknum pejabat daerah maupun nama pemerintah daerah itu sendiri menjadi bersih.

Foto: YBM alias YERRY BASRI MAK, SH.

Demikian seruan tegas dan keras YBM: Yerry Basri Mak, SH kepada papua.kabardaerah.com siang kemarin melalui sambungan telepon (15/11).

“Saya selaku ketua LSM WGAB provinsi Papua sangat menyayangi peristiwa dugaan tindak pidana tipikor, terkait OTT KPK RI terhadap Penjabat Bupati Sorong dengan beberapa oknum anggota Pemeriksa atau Auditor BPK RI Papua Barat yang tertangkap tangan tanggal 12 November 2023 lalu. Ini sangat memalukan sekali.

Terus terang kelakuan oknum-oknum pemeriksa atau auditor macam begini, yang jelas sangat membuat citra BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan resmi negara di mata kami aktivis dan masyarakat di Tanah Papua, sangat buruk dan memalukan!. Ini jelas sangat-sangat memalukan sekali, tidak beradab!.

Saya melihat ini dan sangat menanggapinya serius, bahwa semua kabupaten dan kota di Tanah Papua ini, mulai dari Sorong sampai Merauke menurut saya, harus diselidiki kebenaran hasil pemeriksaan (LHP, red) tim Pemeriksa atau Auditor BPK RI Perwakilan yang ada di Papua dan di Papua Barat. Kinerjanya dipertanyakan.

KPK jelas harus turun secara langsung, periksa semua LKPD, LHP dan realisasi hasil pembangunan secara fisik yang dilakukan setiap daerah pemerintahan di 6 Provinsi di Tanah Papua.

Logo BPK RI.

Kenapa?, karena kami LSM dan Masyarakat sama sekali sudah tidak percaya lagi dengan BPK, karena kami melihat pemeriksaan BPK RI perwakilan yang ada Tanah Papua ini menurut kami sudah sangat tidak benar.

Kami yakini ada permainan pula dalam setiap pemeriksaan oleh oknum-oknum anggota BPK itu di setiap OPD di daerah. Kenapa?, karena menurut kami LSM, kasus OTT pak Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso itu sudah jelas menjadi bukti kuat yang otentik.

kami sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia alias BPK RI, yang menjadi perwakilan di Tanah Papua.

Menurut kami LSM, ini menjadi lahan subur demi mencari harta kekayaan, untuk memenuhi kepentingan pribadi semata.

Biar pemerintah salah, yang penting ada uang dan barang semua jadi beres, bahkan bisa dapat predikat WTP; Wajar Tanpa Pengecualian. Aneh tapi nyata!.

Modus operandi alias prakteknya menurut data yang kami peroleh salah satunya; ada indikasi-indikasi temuan di lapangan atau misalkan di daerah paling jauh yang sukar dijangkau misalnya karena faktor kondisi medan, mungkin juga wliayah zona konfilk, terindikasi fiktif bukti fisik sebuah kegiatan, tapi di atas kertas LPJ seolah-olah sudah terlaksana tuntas 100 persen kegiatan tersebut“, tegas ketua LSM memberi contoh.

Ia sekali lagi mengatakan pihaknya sama sekali sudah tidak percaya dengan setiap pemeriksaan TIM BPK RI PERWAKILAN di PAPUA dan PAPUA BARAT, yang dilakukan selama ini. Ketua LSM pun tidak mengakui pemberian WTP kepada sejumlah daerah di Tanah Papua.

Menurutnya BPK RI dibubarkan saja dan diganti dengan KPK RI, karena BPK dianggapnya sudah terciderai dengan sejumlah temuan kasus Auditor BPK itu sendiri, yang terindikasi melakukan pelanggaran dan penyimpangan dari mekanisme aturan yang harus dijunjung tinggi.

Foto ilustrasi transaksi SUAP oknum pejabat daerah dengan oknum pemeriksa tertentu.

“Kalau begitu pemeriksaan dari BPK RI sampai ke kabupaten dan kota yang ada di wilayah pemeriksaan: Papua dan Papua Barat yang dapat WTP ini, kami kuat menduga karena sudah diberikan suap alias terima gratifikasi oleh oknum-oknum anggota auditor BPK RI itu, jadi seenaknya saja WTP bisa diberikan cuma-cuma, meskipun di lapangan kondisi riilnya berbeda jauh.

Kami punya informasi yang benar-benar A1, sangat terpercaya sekali, bahwa oknum-oknum anggota BPK RI yang jadi Pengawas dan Auditor itu, kadang mereka hanya periksa berkas di Hotel, jarang turun langsung ke lapangan, apalagi kalau jaraknya sangat jauh dan medannya berbahaya. Jadi bagaimana kita mau meyakini hasil pemberian penilaiannya?.

BPK RI DIMINTA DIBUBARKAN SAJA.

Kalau mereka, oknum-oknum pemeriksa itu, dalam melaksanakan pemeriksaan baik keuangan dan item lainnya di daerah sudah tidak bisa jaga marwah dan citra BPK RI itu sendiri, tidak bisa menjunjung tinggi aturan, ya kami LSM dan Masyarakat di Papua minta Lembaga Pemeriksa satu ini dibubarkan saja segera. Lebih cepat lebih baik!.

Lebih baik KPK RI saja yang bertugas di daerah, kebanding BPK RI yang menurut kami sudah sangat tidak benar hadir di daerah, sudah cacat, yang menurut kami hanya untuk bikin takut pemerintah daerah agar tidak nyaman bekerja, padahal oknum-oknum auditornya sendiri ada maunya untuk memperkaya diri sendiri. Parah memang!”,┬átutup ketua LSM penuh amarah. 📢: Hengky/Jack.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *