DPRP Dikuasai Non OAP, Yerry: “Maka 01 Dan 02 Kabupaten/Kota Harus OAP!”

Foto: YERRY BASRI MAK, SH. MH.

Kota Jayapura, Papua, Kabar Daerah. Pemilu 14 Februari 2024 telah selesai, namun hasil Pemilihan Umum tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi sebagian besar Orang Asli Papua (OAP).

Termasuk salah satunya ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa {LSM~WGAB} Provinsi Papua, Yerry Basri Mak, SH. MH.

Hasil pemilu bagi para wakil rakyat yang duduk di parlemen (DPRD dan DPRP) di provinsi induk Papua, justru cenderung lebih banyak terpilih para kader Partai Politik/Parpol yang bukan Orang Asli Papua alias OAP itu sendiri, melainkan orang-orang dari suku non OAP.

Menanggapi realitas itu Yerry sangat kecewa dan meminta MRP tidak berdiam diri. MRP patut bertindak membela rakyat asli Papua.

Paparnya miris, perlu adanya perhatian serius dan diprioritaskan lembaga kultur itu dalam rangka afirmasi keberpihakan, bagi orang asli pribumi Cenderawasih yang punya Hak Kesulungan.

“Terus terang saya sangat kecewa sekali melihat hasil pemilu yang persentasenya lebih banyak kader-kader parpol dari orang-orang pendatang, atau dari saudara-saudara nusantara kita yang non OAP.

Yang salah siapa?, apakah parpol yang merekrut dan memasang mereka maju sebagai caleg mewakili partainya?. Ataukah yang salah masyarakat OAP kita sendiri yang mudah dibohongi karena politik uang dan lain sebagainya, sehingga lebih bersimpati memilih para caleg Non OAP?.

Yang jelas hasil KPU-nya sudah final, tapi 5 tahun di legislatif baik di DPRD maupun DPRP, akan menjadi taruhan representasi rakyat asli Papua dengan segala pengharapannya.

Pertanyaannya simpel saja, apakah mereka caleg Non OAP yang berhasil duduk nanti di kantor Dewan akan benar-benar berdiri tegak, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat OAP yang masih tidak sejahtera di tengah trilyunan uang Otsus yang masih dikucurkan ke Papua ini?.

Saya jujur sangat meragukan itu ketika mereka yang non OAP masuk ke dalam sistem di parlemen. Sebaliknya, para kader Parpol dari suku OAP yang sedikit saja yang berhasil lolos ke legislatif, saya berharap punya Power dan serius benar bersuara nanti bagi kepentingan masyarakat OAP, meskipun hanya sedikit di DRP nanti.

Dan menanggapi fenomena politik pemilu yang meninggalkan kekecewaan berat bagi kami Orang Asli Papua, saya meminta dan sangat berharap ibu pimpinan MRP dan para bawahannya di lembaga kultur kita itu supaya memperjuangkan hal ini”, pinta Yerry.

WGAB BERHARAP MRP BERJUANG AGAR HAK KESULUNGAN ORANG ASLI PAPUA TIDAK HILANG/BERKURANG, DI ATAS NEGERINYA SENDIRI.

Lagi lanjut pimpinan WGAB kepada media ini pagi tadi (Sabtu, 23/3), ia memberi penekanan kepada lembaga Majelis Rakyat Papua/MRP supaya benar-benar serius memperhatikan fenomena politik pasca pemilu.

Harapnya, sebagai lembaga yang punya otoritas memperjuangkan nasib masyarakat asli Papua di atas negeri leluhurnya sendiri, MRP mendorong agar ke depan terkait perpolitikan di daerah tidak lagi ada ruang kebebasan kepada orang-orang dari nusantara (Non OAP), yang bisa seenaknya saja maju sebagai Caleg maupun Wakil Kepala daerah di Kabupaten/Kota di Papua.

“Iya MRP harus mendorong ini ke Eksekutif, karena melihat fakta pemilu kemarin kita seperti tidak punya nilai atau harga di atas negeri sendiri. Ini sama saja Hak Kesulungan kita diambil orang lain.

Masa orang lain yang tidak punya relasi nenek moyang dan hubungan genetika dengan kita OAP, mau duduk di Dewan bersuara bagi kemaslahatan hidup masyarakat penduduk asli pribumi?. Tidak bisa begitu.

Apalagi mereka yang non OAP persentasenya lebih besar di DPRP, terkait fungsi legislasi, saya yakin mereka tidak akan memuluskan regulasi yang membatasi ruang gerak politik di daerah, bagi masyarakat suku nusantara untuk bergabung ke dalam parpol untuk menjadi caleg ke DPRP maupun ke DPRD kabupaten/kota.

Juga saya menduga lebih duluan, jangan sampai karena mereka 5 tahun ke depan ini lebih banyak di DPRP, akan menolak sebuah regulasi baik Perdasus ataupun Perdasi, yang membatasi ruang dan waktu bagi saudara-sauadara nusantara untuk datang mencari makan atau mencari hidup di Tanah Papua ini.

Untuk itu sekali lagi harapan saya kepada MRP, tolong berjuang dengan bersuara terus, beri pencerahan dan inspirasi kepada saudara-saudara kita OAP, keluarkan rekomendasi afirmatif kepada Eksekutif, intinya hak kesulungan kita OAP jangan sampai benar-benar lenyap di atas Bumi Cenderawasih ini.

Yang paling terakhir seruan saya, MRP tolong berjuang sekeras-kerasnya agar jangan lagi ada Calon-calon Wakil Bupati atau Calon-calon Wakil Walikota di Papua yang berasal dari suku Non OAP.

Kalau di DPRD dan DPRP rata-rata sudah orang pendatang, maka untuk pasangan 01 bagi Calon Bupati dan Walikota, haruslah juga ORANG ASLI PAPUA.

UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS alias OTSUS mewakili orang asli Papua, saya minta harus diamandemen!. Harus direvisi demi afirmasi yang benar-benar nyata bagi kepentingan hidup OAP di atas negeri leluhurnya sendiri”, tegas Yerry menutup statemennya yang disampaikan panjang kepada papua.kabardaerah.com. ✍️📢: Jack.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *