Foto: EDISON SWEBU, SH. MH KETUA LSM BARISAN RAKYAT PEDULI NUSANTARA {BARAPEN} PROVINSI PAPUA.
Sentani Jayapura, Papua, Kabar Daerah. Menanggapi fenomena kasus kejahatan ilegal mining dan juga ilegal loging yang sampai hari ini masih terjadi di Tanah Papua, ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara alias BARAPEN kembali tegas bersuara.
Seruannya yang ditulis panjang dan dikirim kepada redaksi Media papua.kabardaerah.com kemarin (2/4), meminta negara harus membuka mata dan serius melihat fenomena tersebut di Pulau/Tanah Papua.
Pasalnya, ucap Edison Swebu, SH. MH dalam rillisnya itu, manakala tak ada lagi perhatian Negara melalui alat kelengkapanya baik TNI dan juga POLRI serta Stake Holder yang lain (Kementerian dan Lembaga), maka diyakini generasi bangsa anak-anak Papua akan kehilangan potensi sumber daya alamnya {SDA} sendiri di atas negeri leluhurnya.
Selain seruan untuk menggantikan Kapolda Papua yang dianggap tidak mampu menuntaskan segala kejahatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) alias ILEGAL MINING, demikian pula kasus-kasus ILEGAL LOGING atau PEMBALAKAN LIAR di Provinsi Papua, ketua Lsm yang sering disapa Edy dan merupakan ketua DPD Cokro Prawiro Nusantoro salah satu relawan Prabowo-Gibran di Papua, menyerukan juga agar Kapolri mempertanyakan janji seorang Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir yang telah berkomitmen akan menertibkan PETI di Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Demikian rillisnya👇:
“Kapolri itu jangan hanya buat statemen berantas semua bentuk kejahatan di semua Polda di daerah di repoblik ini, tapi sampai hari ini 2 institusi Polda di Pulau atau Tanah Papua, kami sangat menduga tidak mengindahkan seruan Kapolri.
Khususnya di provinsi Papua, kejahatan kemanusiaan kita lihat masih terus berlangsung yang mengakibatkan pelanggaran HAM, yaitu masalah pelik ilegal mining dan ilegal loging yang jelas-jelas terkesan bukan lagi dibiarkan tapi seperti dipelihara.
Kenapa demikian?. Kenapa 2 kejahatan besar yang terus mengancam dan merusak potensi kekayaan alam orang asli Papua, seakan dibiarkan dan dipelihara oleh institusi Penegak Hukum kita?.
Ya kita Lsm sangat menduga demikian, karena pengamatan kami berdasarkan asas praduga tak bersalah, kami menduga kuat ada setoran yang mengalir ke oknum-oknum elit tertentu baik di tubuh Polri yaitu POLDA, maupun TNI atau di KODAM sehingga dilema memang untuk benar-benar diberantas dua kasus besar ini di Tanah Papua.
Untuk itu bapak Kapolri segera menggantikan saja kapolda-kapolda tersebut dengan sosok-sosok kapolda yang benar-benar takut akan Tuhannya; harus memiliki pribadi yang bersih, jujur, serta memiliki sikap mental dan kharakter yang tangguh dan berani bertanggung jawab, tak mudah kena rayuan dan tergiur dengan hasil tambang misalnya. Ini harapan kami Orang Papua.
Ini sangat lucu ya?, penambangan emas tanpa izin terlihat dekat di depan mata, hanya beberapa kilo meter dari Mapolda, sebut saja Tambang Senggi Keerom dan Masni di Manokwari, demikian pula segala praktek ilegal loging itu sendiri, tapi anehnya kapolda Papua kita seperti tidak begitu fokus dengan persoalan klasik dua ini, padahal dua kasus ini kejahatan besar yang selama ini terjadi terus di Tanah Papua.
Sudah saatnya Kapolri turun lapangan langsung ke Papua dan Papua Barat. Sekali-kali turun lapangan dong supaya tahu sendiri kinerja bawahannya di Polda Papua seperti apa, termasuk juga di Polda Papua Barat yang katanya sampai bulan Februari 2024 akan dilakukan penertiban PETI.
Kapolri harus minta tanggapan masyarakat dan Lsm di Papua dan Papua Barat, atas kinerja pimpinan kedua Polda di Tanah Papua ini, biar kita kasih masukan untuk menjadi perhatian bapak Kapolri, agar ada evaluasi kepada bawahannya.
Saya kira kita Lsm di Papua selalu siap membawa jalan dan atau mendampingi Kapolri bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menuju lokasi Pertambangan Emas tanpa izin alias PETI untuk dilihat dengan mata kepalanya sendiri.
Tujuannya, supaya pak Kapolri itu tahu sendiri kerusakan hutan dan lingkungan di lokasi Pertambangan itu seperti apa. Ke lokasi biar percaya dan bisa memberikan perhatian yang serius bagi nasip generasi bangsa NKRI orang Papua, yang sudah semakin terancam akan kehilangan potensi SDA-nya sendiri karena ulah para kaum serakah tersebut.
Sebenarnya ada apa sampai APH di wilayah hukum Polda itu sendiri seperti takut berantas PETI ya?. Ini pertanyaan utama sekali. Maka kita duga ada oknum petinggi Polri yang juga ikut berafiliasi atau bermain PETI di Papua, menikmati hasil kegiatan ilegal mining dan ilegal loging, karena keuntungannya yang besar dan menggiurkan.
Saya berharap bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelum purna tugas dari Kapolri, secepatnya penjahat PETI atau para Mafioso ILEGAL MINING dan ILEGAL LOGING itu diberantas segera!!!.
Harus diberantas tegas dan diberi hukuman yang setimpal serta denda sesuai regulasi Undang-Undang yang berlaku, karena mereka jelas sangat merugikan negara yang tidak sedikit jumlahnya.
Saya juga meminta APH di Polda Papua segera menangkap para bigbos ilegal mining dan ilegal loging, dan menyita semua alat berat EKSAVATOR khususnya, di lokasi PETI distrik Senggi yang sudah rusak parah.
Semua alat berat mereka yang sudah dipakai di lokasi tambang, harus disita dan diberi Police Line.
Kalau Polda tak mampu melakukan apa yang menjadi harapan kami ini, maka patut dipertanyakan ada apa dengan Kapolda Papua bapak Irjen Polisi Mathius D. Fakhiri dan Direskrimsusnya?, begitupun ada apa dengan Kapolres Keerom bapak AKBP. Christian Aer?.
Kenapa kejahatan PETI di SENGGI masih terkesan dibiarkan alias dipelihara?, begitupun praktek ilegal loging yang masih jadi temuan GAKKUM di Pelabuhan Makasar dan Surabaya serta di Depot Angkatan Laut, pertanyaannya kami apakah Polda Papua tutup mata? sehingga tidak menangkap dan mentersangkakan para pelaku kejahatannya?”, ungkap panjang ketua Lsm dengan nada penuh kekecewaan. ✍️📢: TimRedKDPapua.
