Anggota MRP Buat Petisi, Seklis MRP Diminta Diganti Pj. Gubernur Papua

JAYAPURA, PAPUA, MEDIA KD. Sebanyak 42 Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Menandatangani Petisi yang isinya; meminta dengan tegas agar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, kepada PJ. Gubernur Provinsi Papua DR. Ridwan Rumasukun segera menggantikan Sekretaris MRP, Hans Hamadi, karena dinilai tidak mampu bekerja profesional, sehingga mengorbankan Lembaga MRP dengan berbagai persolan.

Dari pantauan Media Online ini, pada jumat pagi hingga malam anggota MRP berdatangan untuk menandatangani petisi yang telah di buat dan disepakati bersama.

Dari jumlah anggota 42 orang aktif Majelis Rakyat Papua, 32 anggota telah menandatangani, termasuk 2 unsur pimpinan Ketua dan wakil Ketua II maka secara tatip MRP telah memenuhi kuorum.

Setelah itu tepat Jam 05:58 menit Wit mereka bersepakat memasang baliho petisi tersebut, tepat di depan pintu utama kantor megah MRP yang terletak di Jantung Kota Jayapura itu.

Wakil Ketua II MRP, Max Apner Ohee saat diwawancarai media Online ini Jumat, 19 April 2024, usai menandatangani Petisi mengatakan bahwa demi kebaikan lembaga MRP dan kebersamaan semua anggota Majelis Rakyat Papua, dirinya mendukung.

“Demi nilai kebersamaan dan kebaikan untuk lembaga besar ini, maka apa yang teman-teman anggota lain lakukan karena semangat, itu adalah semangat kebersamaan”, terang Max menuturkan.

Disebutkannya juga bahwa untuk menjaga kebersamaan dalam lembaga MRP Provinsi Papua, tanggungjawab sudah pihaknya berikan.

“Tanggungjawab kepada bidang-bidang termasuk bidang alat dan kelengkapan, dan ini adalah kerja dari alat dan kelengkapan selama mengawasi kita dan hasilnya seperti ini.

Dan ibu ketua telah menyetujui untuk dibuat ini, untuk itu saya sebagai wakil ketua mendukung ini demi kebaikan lembaga kita, dan juga sebagai semangat dari kebersamaan kita 42 anggota”, jelasnya.

Sementara itu, Dorince Mehue selaku Ketua Dewan Kehormatan MRP mengatakan, tujuan seluruh anggota MRP melakukan penandatangan petisi, untuk meminta Seklis MRP segera diganti karena dinilai tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam mengelolah lembaga MRP.

Akibatnya banyak hal tidak beres, misalnya saja hak-hak anggota MRP banyak yang dikebiri, sehingga anggota MRP di lembaga yang besar dan megah ini tidak melayani orang asli Papua dengan baik”, ucapnya.

“Lembaga besar ini setiap saat melayani orang asli Papua, tetapi hampir selama 7 bulan kami bekerja di dalam lembaga ini, tamu yang datang tidak ada kursi untuk mereka duduk dan makan-minum untuk mereka”, beber Dorince menjelaskan.

Oleh sebab itu dengan tegas seluruh anggota MRP meminta kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua, agar segera menggantikan Seklis MRP dan melantik Seklis yang baru yang benar-benar bekerja profesional.

“Kami semua lakukan ini agar masyarakat Papua atau publik mengetahui, bahwa kami minta agar Penjabat Gubernur Papua bapak DR. Ridwan Rumasukun memberikan kami sekretaris profesional, yang melakukan tupoksinya secara transparan, akuntabel terhadap seluruh pengelolaan keuangan di lembaga ini”, lagi tegas Dorince.

Oleh sebab itu, ucapnya menambahkan, sesuai dengan petisi yang telah ditandatangani maka 42 anggota meminta, bahwasanya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya PJ. Gubernur Papua harus lengserkan Seklis MRP karena dinilai tidak layak lagi memimpin lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) itu.

Lebih jauh Dorince menegaskan bahwa hal lain terkait keuangan di Lembaga MRP, ada banyak Penipuan atau kebohongan yang dilakukan oleh Seklis terhadap pejabat di kantor MRP Provinsi Papua.

“Dokumen resmi isinya penuh dengan penipuan dan kebohongan kami telah miliki, dan apabila permintaan kami tidak dipenuhi maka dokumen akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses, karena telah melakukan penipuan dan pembohongan dengan dokumen-dokumen yang palsu”, kecamnya lagi.

Diketahui bahwa 42 anggota MRP hingga tadi malam sekitar pukul 19.00 WIT atau Jam 07 malam, mengeluarkan semua kendaraan dan menggembok pintu gerbang kantor MRP dengan menggunakan Rante, dan menunggu sampai ada jawaban yang pasti dari pemerintah provinsi Papua dan Pemerintah Pusat. Edit dan Posting: Jeffry/Jack.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *